The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pengamat hukum The Indonesian Institute Aulia Y Guzasiah menilai kasus yang menimpa Ketua Umum DPP PPP M. Rommahurmuziy menunjukkan bahwa korupsi politik masih terus terjadi dan tidak pernah selesai di Indonesia. “Seakan para politisi bangsa ini tidak pernah belajar dari peristiwa dan sejarah yang telah lalu,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Dia menilai peristiwa tersebut sebagai tamparan ...

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menyebut partai politik harus berbenah. Arfianto sepakat dengan Pidato Ketua Umum Partai solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, dalam Festival 11 di Medan baru-baru ini. “Partai politik harus berubah dengan memperkuat kelembagaan partai politik agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai institusi demokrasi dengan optimal,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019. ...

Pidato politik yang disampaikan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie harusnya dijadikan cambuk bagi partai-partai nasionalis untuk mereformasi diri. Bagaimana tidak, Grace langsung menghujankan kritik langsung pada masalah yang selama ini lalai untuk diawasi seperti kasus korupsi atau toleransi. Demikian pernyataan peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, saat dihubungi, Kamis, (14/3), petang tadi. ““Kritikan Grace yang tajam dalam ...

Pidato Ketua Umum Partai solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie seharusnya menjadi cambuk bagi semua partai politik (parpol) untuk mereformasi diri.  Parpol harus mengubah kebiasaan lama dengan sesuatu hal baru. Hal itu diungkapkan peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, di Jakarta, Kamis(14/3/2019).  Anto menilai, pidato Grace ditujukan ke semua partai politik, bukan hanya partai nasionalis namun juga yang bercorak ...

Konteks koalisi hanya berlaku untuk pilpres semata. Untuk kepentingan pileg, antar partai saling beradu untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Tak terkecuali antar partai dalam koalisi itu sendiri.” Jakarta (ANTARA) – Analis politik The Indonesian Institute (TII) Fadel Basrianto menilai pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie yang menyinggung keterlibatan aktif PDIP dan Golkar dalam rancangan perda syariah, sah secara ...

Isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) adalah isu yang masih mengganjal terutama menjelang Pemilu serentak 2019. Sejatinya, isu SARA sudah tidak lagi menjadi bahan perdebatan di Indonesia sebab para pendiri bangsa Indonesia sejak dahulu sudah merumuskan dan menjadi satu kesepakatan bersama bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia bahkan menjadi elemen utama terbentuknya negara Indonesia. Para pendiri bangsa dahulu ...

Isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam pemilihan presiden (pilpres) sulit dihindari. Hampir semua pemilihan presiden di dunia, termasuk di Amerika yang terkenal sebagai “guru demokrasi” masih muncul isu SARA. “Jadi ini perlu pemikiran kita bersama, tetapi itu tidak bisa dipungkiri. Sebab di Amerika saja, gurunya demokrasi itu masih ada soal SARA ini,” kata Wakil Ketua Fraksi PPP ...

The February 2019 edition of Indonesian Update raises a main topic on the group of people who will abstain from voting (golput) in the 2019 elections. Golput has become a hot issue lately. Some parties have declared to be Golput on 17 April 2019. Even though to abstain from voting is the right of a voter, the benefits of becoming ...

Sikap intoleran juga telah menghinggapi generasi milenial. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Yossa Nainggolan, menyatakan akar permasalahan intoleransi yang terjadi di Indonesia adalah aturan yang bersifat membatasi dan cenderung dikriminatif. Hal ini terungkap pada diskusi “Mempertanyakan Keberpihakan Partai Politik dalam Isu Intoleransi ”, yang diselenggarakan The Indonesia Institute, Senin (25/2). “Aturan pendirian rumah ibadat yaitu Peraturan Bersama Menteri ...

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Yossa Nainggolan, menyatakan akar permasalahan intoleransi yang terjadi di Indonesia adalah aturan yang bersifat membatasi dan cenderung dikriminatif. Hal ini terungkap pada diskusi “Mempertanyakan Keberpihakan Partai Politik dalam Isu Intoleransi ”, yang diselenggarakan The Indonesia Institute, di Jakarta (25/2). “Aturan pendirian rumah ibadat yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 & 9 yang ...