The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The November-December 2021 edition of the Indonesian Update features a major report on the contentious regulation of content moderation in Indonesia. This is because Indonesia is the country with the most requests for content removal on Google. Citing a report released by Google entitled “Content Removal Transparency Report” for the period of January to June 2021, Indonesia was the country ...

Update Indonesia edisi  bulan November-Desember 2021 mengangkat laporan utama mengenai sengkarut regulasi moderasi konten di Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Mengutip laporan yang dirilis Google yang berjudul “Content Removal Transparency Report” periode bulan Januari hingga Juni 2021, Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten dan informasi dari pelbagai bentuk ...

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 81” Hari, tanggal     : Kamis, 2 Desember 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Rilis Laporan Indonesian 2021: Perkembangan Aktivisme Digital dan Demokrasi di Indonesia”  Jelang akhir tahun 2021, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ...

Hari, tanggal     : Kamis, 25 November 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Rilis Laporan Indonesian 2021: Dinamika Kebijakan Publik dalam Konteks Pandemi COVID-19 ”  Jelang akhir tahun 2021, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengeluarkan Laporan Tahunan, INDONESIA 2021. Dalam laporan tahunan tersebut, kami mengangkat ...

Hari, tanggal     : Kamis, 28 Oktober 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Dinamika Pemecatan dan Penataan Kepegawaian KPK”   Pemecatan terhadap 57 orang pegawai KPK pada 30 September 2021 merupakan salah satu dari efek revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2019. Pada awalnya, ...

The October 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Corruption Eradication Commission (KPK) that named  Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Azis Syamsuddin a suspect in a corruption case. The Azis case also illustrates the influence of a political official in the handling of corruption cases by anti-corruption institutions in Indonesia. It also ...

Update Indonesia edisi  bulan Oktober 2021 mengangkat laporan utama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus Azis juga ikut memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh seorang pejabat politik dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti korupsi di Indonesia. Hal ini juga memberikan peringatan bahwa negeri ini sedang berada ...

The September 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the plan of the People’s Consultative Assembly (MPR) to revive the state policy, which is now known as the Principles of State Policy (PPHN). This would certainly be a setback, as in the past, Indonesia had implemented a future development pattern through the GBHN established by the ...

Update Indonesia edisi September 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan kembali haluan negara yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini tentunya menjadi kemunduran, dimana Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR. Dan dalam sejarahnya, GBHN dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Dengan begitu, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan ...

The Indonesian Institute melakukan Audiensi bersama dengan Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini dan Sukamta Manta Miharja terkait penelitian tentang “Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”, pada hari Rabu, 9 September 2021.