The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Dunia kini berada pada titik dimana gerakan sipil mulai menjadi sebuah kemewahan karena ancaman yang semakin sering mengikutinya. Gelombang protes rakyat yang menuntut hak dan keadilan semakin menggema di berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2025. Banyak sekali latar belakang yang memicu gerakan besar masyarakat sipil di negara-negara, mulai dari isu politik dalam negeri hingga luar negeri. Sekitar 100.000 orang di ...

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tenang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan dan diundangkan pada 26 Maret 2025 lalu setelah mendapat banyak perlawanan. Tata cara pembentukannya yang dianggap mengesampingkan partisipasi masyarakat dan tidak transparan menjadi garis bawah penekanan mengapa UU TNI ini mendapat banyak penolakan. Mulai dari rapat yang diselenggarakan tertutup, ...

Setiap tahun, Kementerian Sosial dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) melakukan proses pengusulan tokoh yang layak diberikan gelar Pahlawan Nasional oleh negara. Pada tahun 2023, tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2023 adalah Ida Dewa Agung Jambe (Bali), Bataha Santiago (Sulawesi Utara), Mohammad Tabrani (Jawa Timur), Ratu Kalinyamat (Jawa tengah), K. H. Abdul ...

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menyampaikan dalam wacana usulan perbaikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa akan ada 15 posisi kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif. Kementerian dan lembaga (K/L) usulan ini, yaitu: 1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara; 2. Pertahanan Negara; 3. Sekretaris Militer Presiden; 4. Inteligen Negara; 5. ...

Indonesia sedang diramaikan dengan pergerakan besar di akar rumput bertajuk      Indonesia Gelap. Indonesia Gelap berawal dari kekecewaan anak muda di media sosial yang mengkritisi berbagai kebijakan dari kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam jangka waktu 100 hari pemerintahannya. Bermuara di media sosial X, kebijakan-kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik dan berdampak pada masyarakat luas, sering menjadi topik pembicaraan, ...

Pada tanggal 21 Januari 2025, Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dibuka dengan Rapat Paripurna. Dalam masa sidang baru ini, banyak harapan dan ekspektasi yang diberikan di pundak wakil rakyat terutama setelah hujan kritik yang didapat di akhir periode sebelumnya. Masa sidang ini perlu menjadi awal baru untuk DPR bisa kembali membuktikan dirinya dan mau ...

Pada 27 November 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Perhelatan Pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada diwarnai banyak dinamika, dari maraknya politik uang hingga rendahnya pemilih yang berpartisipasi saat hari pemungutan suara tiba. Politik uang yang terus menjadi bagian dari proses pemilihan umum di Indonesia ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul ”Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang”, yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania, Peneliti Hukum TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif. Pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali mendapat kritik karena kurangnya pelibatan dan partisipasi publik. Akibatnya, kualitas dan legitimasi undang-undang ...

”Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. ...

Pada 19 September 2024, Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) dan RUU Kementerian Negara telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi UU. Terlepas dari banyaknya kritik terkait ketentuan anggota Wantimpres yang tidak terbatas untuk anggota Wantimpres dan kementerian, ketentuan tersebut tetap dilaporkan lolos untuk disahkan menjadi UU. Beberapa ketentuan lainnya juga ikut diubah untuk ketentuan terbaru ...