The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Indonesia tengah digempur dengan teriakan yang menuntut perubahan dari Sabang hingga Merauke. Bukan hanya karena perkara tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga banyak isu kenegaraan lain seperti sempitnya ruang sipil untuk berpendapat dan menempati jabatan di pemerintahan, komitmen pemerintah terhadap korupsi yang tidak kunjung diperlihatkan taringnya, serta aspirasi publik yang belum menjadi pertimbangan mendasar dibentuknya produk hukum dan kebijakan. ...

Media sosial kembali diramaikan dengan kemarahan netizen setelah mengetahui besarnya komponen tunjangan yang didapatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapatkan kenaikan. Beredar luas daftar infografis serupa dengan slip gaji yang menjabarkan besaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya yang didapatkan anggota DPR. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dam Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, selain gaji pokok, ...

Dalam acara Cat Lovers Social Day 2025 (12/6), ada satu momen hangat yang menjadi pusat perhatian. Acara yang diadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Rumah Sakit Hewan Polri diramaikan dengan kehadiran seekor kucing terkenal di media sosial, Bobby Kertanegara (suara.com, 15/7/2025). Bobby bukan kucing biasa, melainkan kucing peliharaan dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya karena keimutannya yang jadi pusat ...

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada bulan Februari lalu, penekanan pada efisiensi anggaran memaksa lembaga peradilan meninjau ulang dan memangkas pos belanja operasional—mulai dari transportasi hakim dan panitera, pemeliharaan ruang sidang, hingga pengadaan sarana administrasi. Di permukaan, penghematan ini memberi ruang bagi kas peradilan untuk menutupi kebutuhan mendesak lain, namun secara mendalam justru mengikis kemampuan institusi peradilan ...

Dunia kini berada pada titik dimana gerakan sipil mulai menjadi sebuah kemewahan karena ancaman yang semakin sering mengikutinya. Gelombang protes rakyat yang menuntut hak dan keadilan semakin menggema di berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2025. Banyak sekali latar belakang yang memicu gerakan besar masyarakat sipil di negara-negara, mulai dari isu politik dalam negeri hingga luar negeri. Sekitar 100.000 orang di ...

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tenang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan dan diundangkan pada 26 Maret 2025 lalu setelah mendapat banyak perlawanan. Tata cara pembentukannya yang dianggap mengesampingkan partisipasi masyarakat dan tidak transparan menjadi garis bawah penekanan mengapa UU TNI ini mendapat banyak penolakan. Mulai dari rapat yang diselenggarakan tertutup, ...

Setiap tahun, Kementerian Sosial dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) melakukan proses pengusulan tokoh yang layak diberikan gelar Pahlawan Nasional oleh negara. Pada tahun 2023, tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2023 adalah Ida Dewa Agung Jambe (Bali), Bataha Santiago (Sulawesi Utara), Mohammad Tabrani (Jawa Timur), Ratu Kalinyamat (Jawa tengah), K. H. Abdul ...

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menyampaikan dalam wacana usulan perbaikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa akan ada 15 posisi kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif. Kementerian dan lembaga (K/L) usulan ini, yaitu: 1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara; 2. Pertahanan Negara; 3. Sekretaris Militer Presiden; 4. Inteligen Negara; 5. ...

Indonesia sedang diramaikan dengan pergerakan besar di akar rumput bertajuk      Indonesia Gelap. Indonesia Gelap berawal dari kekecewaan anak muda di media sosial yang mengkritisi berbagai kebijakan dari kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam jangka waktu 100 hari pemerintahannya. Bermuara di media sosial X, kebijakan-kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik dan berdampak pada masyarakat luas, sering menjadi topik pembicaraan, ...

Pada tanggal 21 Januari 2025, Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dibuka dengan Rapat Paripurna. Dalam masa sidang baru ini, banyak harapan dan ekspektasi yang diberikan di pundak wakil rakyat terutama setelah hujan kritik yang didapat di akhir periode sebelumnya. Masa sidang ini perlu menjadi awal baru untuk DPR bisa kembali membuktikan dirinya dan mau ...