Pada 19 September 2024, Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) dan RUU Kementerian Negara telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi UU. Terlepas dari banyaknya kritik terkait ketentuan anggota Wantimpres yang tidak terbatas untuk anggota Wantimpres dan kementerian, ketentuan tersebut tetap dilaporkan lolos untuk disahkan menjadi UU. Beberapa ketentuan lainnya juga ikut diubah untuk ketentuan terbaru ...
Read More »Author Archives: Christina Clarissa Intania
Indonesia Is Not for Sale: Seputar Upacara di IKN dan Hak Atas Tanah
Pada hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, koalisi yang terdiri dari warga korban proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar sendiri upacara di kawasan Pantai Lango, terpisah dari IKN. Setelah upacara, koalisi yang selanjutnya disebut Koalisi Tanah untuk Rakyat ini membentangkan spanduk besar di Jembatan Pulau Balang yang bertuliskan ”Indonesia Is Not for Sale: Merdeka” (nasional.kompas.com, ...
Read More »Romansa Nostalgia: Kembalinya DPA dan Naskah Asli UUD 1945?
Dari masa ke masa, negara selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang berbeda yang mengharuskannya untuk menyesuaikan diri. Negara perlu memperbaiki diri dan melakukan perbaikan-perbaikan sistem. Mengubah pendekatan yang tidak berhasil ke cara yang baru, merupakan hal lumrah bagi negara yang ingin memajukan kesejahteraan rakyatnya. Namun, belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan wacana untuk mengembalikan konstruksi-konstruksi negara lama seperti naskah asli Undang-Undang ...
Read More »Indonesia declares war on online gambling
Policy Assessment 2024 – Pelaksanaan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024
Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk mengikuti pemilu seperti warga negara lainnya. Dalam Pemilu 2024, terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam daftar pemilih. Perubahan ini mendorong pentingnya mengevaluasi metode pendataan yang digunakan supaya bisa terus diperbaiki ke depannya. Dalam membahas isu pendataan penyandang disabilitas, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, telah mengeluarkan penelitian “Policy Assessment ...
Read More »Revisi UU, Semangat Reformasi, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Pada jelang pertengahan tahun 2024 ini, Indonesia sedang berada di momen transisi pemerintahan dengan pergantian presiden dan menuju masa akhir Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2020-2024. Dari antara rancangan undang-undang (RUU) yang hangat dibicarakan, di antaranya adalah yang berkaitan dengan kelembagaan negara yaitu RUU Kementerian Negara, RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK), dan disusul wacana revisi RUU Tentara Nasional Indonesia (RUU ...
Read More »Pengingat Amicus Curiae dan Kebermanfaatannya
Pada awal hingga pertengahan April 2024, Indonesia sedang dihebohkan dengan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Media ramai dengan wacana Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengirimkan amicus curiae bagi litigasi PHPU yang sedang berjalan (kompas.id, 16/4/2024). Istilah amicus curiae merupakan istilah yang umum dalam dunia hukum terutama litigasi, ...
Read More »Mengingat Kembali Jalan Menuju ”Pasangan Calon Terpilih”
Pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 silam. Saat tulisan ini ditulis (7/3), sedang dilakukan proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rekapitulasi hasil penghitungan suara direncanakan selesai pada tanggal 20 Maret 2024 jika melihat kembali dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU ...
Read More »Usaha Menjangkau Wilayah 3T Dalam Pemilu 2024
Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik untuk presiden dan wakil presiden atau anggota legislatif, merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk bisa berpartisipasi di dalamnya sebagai peserta pemilu, petugas, atau pemilih. Hak-hak politik ini dilindungi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hak untuk ...
Read More »Haruskah Kita Khawatir dengan Perlindungan Kebebasan Akademik Indonesia?
Sidang dari Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sedang menjadi perhatian publik dimana siniar-nya yang berjudul ”Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!”, yang diunggah pada 20 Agustus 2021 dituntut atas pencemaran nama baik oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam siniar ini, dipaparkan penelitian dan observasi dari beberapa lembaga seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ...
Read More »