Author Archives: Christina Clarissa Intania

Rambu-Rambu Awal Masa Persidangan DPR

Pada tanggal 21 Januari 2025, Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dibuka dengan Rapat Paripurna. Dalam masa sidang baru ini, banyak harapan dan ekspektasi yang diberikan di pundak wakil rakyat terutama setelah hujan kritik yang didapat di akhir periode sebelumnya. Masa sidang ini perlu menjadi awal baru untuk DPR bisa kembali membuktikan dirinya dan mau ...

Read More »

Pilkada 2024: Dari Politik Uang ke Rendahnya Partisipasi Pemilih

Pada 27 November 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Perhelatan Pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada diwarnai banyak dinamika, dari maraknya politik uang hingga rendahnya pemilih yang berpartisipasi saat hari pemungutan suara tiba. Politik uang yang terus menjadi bagian dari proses pemilihan umum di Indonesia ...

Read More »

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul ”Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang”, yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania, Peneliti Hukum TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif. Pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali mendapat kritik karena kurangnya pelibatan dan partisipasi publik. Akibatnya, kualitas dan legitimasi undang-undang ...

Read More »

Demokrasi Santun, Tanpa Bermusuhan, Tidak Munafik, Apa Itu?

”Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. ...

Read More »

UU Wantimpres dan UU Kementerian Negara: Dimana Suara Publik?

Pada 19 September 2024, Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) dan RUU Kementerian Negara telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi UU. Terlepas dari banyaknya kritik terkait ketentuan anggota Wantimpres yang tidak terbatas untuk anggota Wantimpres dan kementerian, ketentuan tersebut tetap dilaporkan lolos untuk disahkan menjadi UU. Beberapa ketentuan lainnya juga ikut diubah untuk ketentuan terbaru ...

Read More »

Indonesia Is Not for Sale: Seputar Upacara di IKN dan Hak Atas Tanah

Pada hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, koalisi yang terdiri dari warga korban proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar sendiri upacara di kawasan Pantai Lango, terpisah dari IKN. Setelah upacara, koalisi yang selanjutnya disebut Koalisi Tanah untuk Rakyat ini membentangkan spanduk besar di Jembatan Pulau Balang yang bertuliskan ”Indonesia Is Not for Sale: Merdeka” (nasional.kompas.com, ...

Read More »

Romansa Nostalgia: Kembalinya DPA dan Naskah Asli UUD 1945?

Dari masa ke masa, negara selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang berbeda yang mengharuskannya untuk menyesuaikan diri. Negara perlu memperbaiki diri dan melakukan perbaikan-perbaikan sistem. Mengubah pendekatan yang tidak berhasil ke cara yang baru, merupakan hal lumrah bagi negara yang ingin memajukan kesejahteraan rakyatnya. Namun, belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan wacana untuk mengembalikan konstruksi-konstruksi negara lama seperti naskah asli Undang-Undang ...

Read More »

Indonesia declares war on online gambling

Read More »

Policy Assessment 2024 – Pelaksanaan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024

Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk mengikuti pemilu seperti warga negara lainnya. Dalam Pemilu 2024, terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam daftar pemilih. Perubahan ini mendorong pentingnya mengevaluasi metode pendataan yang digunakan supaya bisa terus diperbaiki ke depannya. Dalam membahas isu pendataan penyandang disabilitas, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, telah mengeluarkan penelitian “Policy Assessment ...

Read More »

Revisi UU, Semangat Reformasi, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Pada jelang pertengahan tahun 2024 ini, Indonesia sedang berada di momen transisi pemerintahan dengan pergantian presiden dan menuju masa akhir Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2020-2024. Dari antara rancangan undang-undang (RUU) yang hangat dibicarakan, di antaranya adalah yang berkaitan dengan kelembagaan negara yaitu RUU Kementerian Negara, RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK), dan disusul wacana revisi RUU Tentara Nasional Indonesia (RUU ...

Read More »