Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: MDGs

The Indonesian Update Volume IX, No. 10 – September 2015

The main report in the September 2015 edition of the Indonesian Update is  “Awaiting Bureaucratic Reforms in the Jokowi-JK era”. On economic affairs, it discusses “Reforming Sea Ports”. On legal affairs, it discusses “The House of Representatives and the agenda of working visits.  On social affairs, it talks about  “From the MDGs to the SDGs”. The regular publication of the ...

Read More »

Mengawal dari Awal SDGs

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 yang berlangsung pada 24-27 September lalu, resmi mensahkan Agenda Pasca 2015 atau Agenda 2030 atau yang lebih familiar disebut sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Ini adalah kerangka kerja pembangunan global baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015, ini. Terkait capaian MDGs, meski belum ada data atau hasil kajian yang komprehensif mengenai ini, ...

Read More »

Update Indonesia Volume IX, No. 10 September 2015 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia bulan September 2015 kali ini mengangkat judul “Menunggu Reformasi Birokrasi Di Era Jokowi-JK”. Bidang ekonomi membahas “Berbenah Pelabuhan”. Bidang hukum membahas “DPR dan Agenda Kunjungan Kerjanya: Lagi-lagi Untuk Apa?”. Bidang sosial membahas “Dari MDGs ke SDGs”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, ...

Read More »

Update Indonesia Volume IX No 03 Januari 2015 (Bahasa Indonesia)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menuai polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. Kedua, nama Budi Gunawan ...

Read More »

Update Indonesia Volume V No. 09 – Januari 2011 (Bahasa Indonesia)

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu bersinggungan dengan pemerintah pusat, masyarakat dan budaya daerah mengharuskan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini diperlukan mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ‘belum’ mengatur secara tuntas dan ...

Read More »