Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: the indonesian institute

IGJ: Kenaikan Iuran BPJS Tak Solutif

Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan usulan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak solutif karena tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan terkait defisit BPJS yang ada saat ini. “Akar permasalahan defisit BPJS Kesehatan sendiri tidak pernah diselesaikan,” kata peneliti dari lembaga advokasi tersebut, Muhammad Teguh Maulana dalam rilis di Jakarta, Jumat (6/9). Ia menambahkan bahwa seharusnya ...

Read More »

Konflik BPJS Terus Berlanjut, Tarif Naik, No!

Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Kenaikan dianggap memberatkan masyarakat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan selain memberatkan juga akan berdampak pada jatuhnya daya beli masyarakat. Dia mencotohkan untuk peserta kelas III yang rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu, jika dalam satu ...

Read More »

Pengamat: Belajar Dari Taiwan Soal BPJS Kesehatan

Besaran kenaikan tarif BPJS Taiwan menerapkan rencana jangka panjang  JAKARTA – Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Pertimbangan itu nantinya yang menjadi acuan dalam besaran tarif kenaikan tersebut. Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Vunny Wijaya, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetapi mendesak peninjauan ulang besaran tarif tersebut. ...

Read More »

Pengamat: Tinjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Bagaimanapun kenaikan iuran juga harus memperhatikan faktor lain seperti kondisi ekonomi terkait inflasi dan taraf hidup penerima bantuan Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Vunny Wijaya, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetapi mendesak peninjauan ulang besaran tarif tersebut. “Bagaimanapun kenaikan iuran juga harus memperhatikan faktor lain seperti kondisi ekonomi terkait inflasi ...

Read More »

Buruh Akan Gugat Jokowi Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik

Demonstrasi itu untuk mendorong DPR membentuk Pansus menelisik penyebab defisit BPJS. Suara.com – Buruh akan gugat Presiden Jokowi sebagai kepala negara jika iuran BPJS Kesehatan naik. Sebelum melakukan gugatan warga para buruh alan melakukan aksi besar-besaran pada 2 Oktober 2019 di Gedung DPR, sehari setelah pelantikan anggota baru. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan demonstrasi itu untuk mendorong DPR membentuk Pansus menelisik ...

Read More »

Peneliti nyatakan nama-nama Capim KPK masih bisa diubah Presiden

Pada dasarnya proses penjaringan tim pansel merupakan perpanjangan tangan Presiden, maka hasilnya dapat saja berubah selama nama-nama capim hasil seleksi pansel belum diserahkan ke DPR. Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y Guzasiah mengatakan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo, masih bisa diubah oleh Presiden ...

Read More »

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menunggu Perpres

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan iuran BPJS Kesehatan bakal naik per 1 September 2019. Namun, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan rencana kenaikan itu belum final dan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan untuk menentukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan dua tahap lagi. Setelah itu baru disahkan ...

Read More »

Pengamat: pembatasan jaringan telekomunikasi Papua bukan solusi

Jakarta – Pengamat politik Rifqi Rachman menilai pembatasan akses jaringan telekomunikasi di Papua oleh Pemerintah Pusat bukan solusi untuk menekan terjadinya eskalasi kericuhan di ujung timur Indonesia itu. “Menkominfo harus segera membenahi ini untuk setidaknya mengembalikan jargon Revolusi Industri 4.0 ke dalam jalur yang konstruktif,” kata peneliti bidang Politik The Indonesian Institute itu di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan upaya pemerintah ...

Read More »

Soal Ibu Kota Baru, Pemerintah Diminta Antisipasi Arus Urbanisasi

JAKARTA – Pemerintah diminta mengantisipasi arus urbanisasi yang kemungkinan muncul setelah ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Menurut peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy, Vunny Wijaya, kemungkinan penduduk yang berpindah tak hanya dari Kalimantan tetapi juga dari luar Pulau Kalimantan mengingat selama ini Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai ...

Read More »

Peneliti: Jokowi Perlu Bentuk Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA – Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy, Vunny Wijaya, memandang Presiden Jokowi perlu segera membentuk badan otoritas pengelola pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. “Menurut saya, Presiden Jokowi harus segera membentuk badan otorita pengelola pemindahan ibu kota yang independen, memiliki rekam jejak yang baik atau bersih dan profesional,” kata Vunny saat dihubungi wartawan di ...

Read More »