Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: RUU

Media Harus Giat Dorong Pengesahan RUU P-KS

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) benar-benar tertunda pada periode lalu. RUU tersebut tetiba mandeg dengan iming-iming janji akan dibawa ke periode 2019-2024 dengan sistem carry over. Pasalnya, kekhawatiran berbagai pihak memang menemui jawabannya; keputusan tersebut terlihat amat keletihan dengan berbagai tekanan masyarakat yang hadir, baik mendorong maupun menolak rancangan peraturan tersebut. Dinamika perdebatan mengenai RUU tersebut memang bukanlah ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XIII, No.10 – October 2019 (English Version)

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...

Read More »

Mendesak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR kembali memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Prioritas untuk tahun 2018. RUU ini menempati urutan ke-19 dalam Prolegnas 2018 bersama dengan RUU KUHP, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, dan lainnya. Komisi VIII DPR yang berwenang di bidang urusan agama dan sosial tengah membahas RUU yang sebenarnya sudah dimasukkan ke DPR sejak 2014. Artinya, sudah ...

Read More »

Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Entah apa yang ada di pikiran orang yang tega memperkosa seorang anak perempuan berumur tujuh tahun. Tidakkah dia ‘melihat’ anak perempuannya di sana? Tidakkah dia ‘melihat’ saudara perempuannya di sana? Penulis dan juga sebagian besar kita tentu akan geram mendengar lagi kabar memilukan perihal kasus pemerkosaan yang menimpa seorang anak perempuan di Jayapura, Papua minggu lalu (Kompas.com, 9/10). Setiap kali ...

Read More »

Menyimak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Melalui APBN

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...

Read More »