Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diusulkan masuk kategori RUU kumulatif terbuka. Perlu diketahui, RUU kumulatif terbuka adalah rancangan undang-undang yang dapat diajukan DPR atau Presiden di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam situasi tertentu. Mengubah jumlah kementerian dalam struktur pemerintahan Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis dari Center for Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 tersebut terus dikoordinasi setiap tahunnya sebagai strategi pengorganisasian individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di ...

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) benar-benar tertunda pada periode lalu. RUU tersebut tetiba mandeg dengan iming-iming janji akan dibawa ke periode 2019-2024 dengan sistem carry over. Pasalnya, kekhawatiran berbagai pihak memang menemui jawabannya; keputusan tersebut terlihat amat keletihan dengan berbagai tekanan masyarakat yang hadir, baik mendorong maupun menolak rancangan peraturan tersebut. Dinamika perdebatan mengenai RUU tersebut memang bukanlah ...

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...

DPR kembali memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Prioritas untuk tahun 2018. RUU ini menempati urutan ke-19 dalam Prolegnas 2018 bersama dengan RUU KUHP, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, dan lainnya. Komisi VIII DPR yang berwenang di bidang urusan agama dan sosial tengah membahas RUU yang sebenarnya sudah dimasukkan ke DPR sejak 2014. Artinya, sudah ...

Entah apa yang ada di pikiran orang yang tega memperkosa seorang anak perempuan berumur tujuh tahun. Tidakkah dia ‘melihat’ anak perempuannya di sana? Tidakkah dia ‘melihat’ saudara perempuannya di sana? Penulis dan juga sebagian besar kita tentu akan geram mendengar lagi kabar memilukan perihal kasus pemerkosaan yang menimpa seorang anak perempuan di Jayapura, Papua minggu lalu (Kompas.com, 9/10). Setiap kali ...

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...