Pada 15 Desember 2022 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi undang-undang. Pengesahan Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 (dpr.go.id, 15/12/22). Hasil keputusan tersebut tentunya memperkuat urgensi kemapanan sektor finansial bagi suatu negara dan menjadi optimisme peningkatan ...

Kurang lebih dua minggu pemberitaan mengenai omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menghiasi lini masa media mainstream maupun media sosial. Ada pihak yang mendukung dan ada pihak yang tidak mendukung. Wacana kali ini akan mencoba memberikan sumbangan literatur untuk menjadi bahan refleksi dan memaknai (kembali) omnibus law cipta kerja dari perspektif ekonomi. Pertama, ketika membahas omnibus law UU cipta kerja ...

Berikut studi awal The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Lewat studi yang dilakukan pada bulan April 2020 ini, TII berusaha untuk memberikan analisis mengenai peluang dan tantangan RUU Cipta Kerja. Studi kualitatif ini menggarisbawahi bahwa RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, khususnya terkait upaya mendorong kemudahan berusaha, ...

Bagaimana rasanya memeringati Hari Buruh pada masa pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) seperti saat ini? Pertanyaan ini pun terdengar amat gamang. Jika tahun-tahun sebelumnya, Hari Buruh di Indonesia diwarnai berbagai tuntutan terhadap kebijakan ketenagakerjaan kepada Pemerintah, misalnya pengupahan, penghapusan perbudakan modern, jaminan sosial maupun hak-hak kerja layak bagi pekerja lainnya. Tahun ini, kompleksitas dunia kerja malah terlihat semakin runyam. Persoalannya ...

SURABAYA, CAKRAWALA.CO – Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat.  Adinda Tenriangke Muchtar  dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam keterangan tertulis  hari ini mengatakan bahwa, Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya ...

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Menjelang pertengahan tahun 2020, tema perbincangan omnibus law  nampaknya kian menghangat.  Terlebih jika hal ini dikaitkan dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang per 12 Februari lalu telah dirampungkan oleh Pemerintah dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Dalam berbagai ruang perdebatan dan pemberitaan, draf RUU ini dapat diperhatikan tidak henti-hentinya dipermasalahkan. Hal ini bahkan ...

The February 2020 edition of the Indonesia Update raises a major report on the polemics over the preparations of the Omnibus Law. The Omnibus law itself will not only have an impact on the policies of the Central Government, but also have an impact on the policies that have been formulated by the regional governments. If it is not formed ...

Update Indonesia edisi Februari 2020 mengangkat laporan utama mengenai polemik dalam penyusunan Omnibus Law. Omnibus law itu sendiri tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, serta melibat segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka Omnibus Law dikhawatirkan akan menambah ...