Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Update Indonesia — Volume XIV, No.2 – Februari 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Februari 2020 mengangkat laporan utama mengenai polemik dalam penyusunan Omnibus Law. Omnibus law itu sendiri tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, serta melibat segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka Omnibus Law dikhawatirkan akan menambah persoalan kebijakan di Indonesia.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang antisipasi dampak coronavirus terhadap pariwisata Indonesia. Menurunnya jumlah wisatawan asal Cina hingga hilangnya potensi pendapatan devisa pun harus dirasakan oleh industri pariwisata Indonesia. Menggenjot permintaan pariwisata dari dalam negerin adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan. Selain itu, kami juga membahas tentang rencana kenaikan tarif ojek online. Pemerintah sedang mengevaluasi tarif ojol dan direncanakan akan mengalami kenaikan kembali. Proses evalusasi memang sebaiknya dilakukan tetapi tidak melulu mensyaratkan bahwa setiap evaluasi akan menghasilkan keputusan menaikkan tarif.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang terhambatnya regenerasi kepemimpinan di Indonesia akibat masih kuatnya dominasi generasi tua atau yang disebut juga dengan Gerontokrasi. Selain itu, kami membahas tentang korupsi politik dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Selanjutnya, kami membahas tentang polemik pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi pengikut ISIS. Kemudian, kami juga membahas tentang rencana pemindahan Ibukota Negara dan nasib kota Jakarta paska pemindahan tersebut.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang permasalahan kesehatan jiwa yang belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Selain itu, kami membahas tentang valuasi dari pekerjaan perawatan tidak berbayar (unpaid care work) yang dikaitkan dengan peningkatan sistem perlindungan sosial dan kebijakan lainnya. Selanjutnya, kami membahas tentang evakuasi 238 WNI dari Hubei ke Natuna. Miskoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda Natuna memunculkan polemik di masyarakat.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Komentar