The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi Oktober 2022 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Berdasarkan empat variabel yang dilihat untuk mengukur kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Meski demikian, satu hal yang menjadi keberhasilan Anies Baswedan adalah merealisasikan janji politik untuk membuka lapangan pekerjaan baru, walaupun di masa Pandemi COVID-19.
Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kemudahan berbisnis di Indonesia. Hal ini penting, karena kemudahan untuk melakukan bisnis perlu diperhatikan agar mendukung ruang gerak kebebasan ekonomi, memperkuat ketahanan di masa krisis, serta meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Selanjutnya, kami membahas tentang Inflasi di Indonesia imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi di bulan November, perlu ada penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat.
Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Selanjutnya, kami membahas tentang polemik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.
Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang adanya peluang terjadinya penggunaan politik identitas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal ini penting untuk diantisipasi sedini mungkin oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kembali seperti pada Pemilu 2019.
Di bidang sosial, Update Indonesia membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu masalah ketimpangan gender yang serius di Indonesia. Selain itu, kami juga membahas tentang peningkatan kapasitas guru di Indonesia. Pemerintah perlu menyediakan wadah pengembangan kapasitas profesional yang efektif dan inklusif. Anggaran fungsi pendidikan di tingkat pusat dan daerah perlu ditingkatkan untuk menjadi salah satu solusi dari ketersendatan gaji guru PPPK. Selain itu, dibutuhkan pula pengaturan mengenai standar gaji guru honorer agar mereka dapat bekerja dengan maksimal.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
