Pada tanggal 17 April nanti, kita akan melaksanakan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia akan melakukan pemilu secara serentak, dengan skema pemilihan calon presiden-wakil presiden, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD. Dengan skema tersebut, diharapkan sistem presidensial kita menjadi semakin kuat. Namun, Pemilu Serentak 2019 juga menghasilkan ekses ...

Hari, tanggal  :  Rabu, 25 April 2018 Waktu                 :  14.00 s/d 16.00 WIB Tempat              :   Tjikinii Lima Restaurant, Jl. Cikini 1 No.5 RT.13/RW.5, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330 Fokus Diskusi :  “Defisit BPJS: Tanggung Jawab Siapa?”   Indonesia ditargetkan harus mencapai Universal Health Coverage 2019 mendatang. BPJS Kesehatan selaku badan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan tetap bertahan di tengah defisit ...

Alasan DPR RI yang menyebut revisi UU MD3 minim sosialisasi dirasa tidak masuk akal. Seharusnya, DPR bisa lebih transparan sebelum mengeluarkan Revisi UU MD3 yang dirasa lebih menguntungkan lembaga tersebut. Begitu dikatakan pengamat politik dari The Institute Indonesia, Adinda Tenriangke Muchtar dalam diskusi di Jakarta Timur, Kamis (15/2). “Minim sosialisasi itu tak bisa dijadikan alasan bagi DPR RI untuk selalu membuat ...

Speaker of the House of Representatives (DPR) Setya Novanto, through his attorney on October 10, 2017, reported a number of social media accounts to the police. There are a total of 31 accounts, consisting of 15 twitter accounts, 9 Instagram accounts, and 8 Facebook accounts. They were all reported for allegedly making and disseminating insultimg memes about Setya Novanto. The ...

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Ada 31 akun yang terdiri dari 15 akun twitter, 9 akun Instagram, dan 8 akun Facebook. Mereka semua dilaporkan karena diduga membuat dan menyebarkan meme sindiran terhadap Setya Novanto. Laporan utama Update Indonesia bulan November 2017 kali ...

Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Temuan sementara itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta (detikNews, 21/08/17). Menurut Misbakhun, hasil temuan Pansus telah dikaji ...

Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) (Kompas.com, 31/5/17). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. ...

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir di penghujung tahun 2016 ini, dengan laporan tahunan tentang Indonesia, “INDONESIA 2016”. Dalam laporan tahunan kali ini, para peneliti TII mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2016. Peneliti bidang ekonomi membuat tulisan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi. Anomali kinerja perekonomian global kembali berdampak pada Indonesia. Sejak akhir ...

Pertarungan cicak versus buaya jilid III masih belum selesai, konflik yang melibatkan (oknum) KPK dan (oknum) Polri tersebut meyisakan persoalan hukum. Ibarat bara dalam sekam, jika tidak dipadamkan secara utuh maka akan dapat membuat api lebih berkobar. Persoalan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 ...