tirto.id – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar mempertanyakan apakah penggantian gorden dapat memperbaiki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Itu kan tidak,” kata Adinda kepada reporter Tirto, Selasa (29/3/2022) sore. Hal itu disampaikan Adinda menanggi rencana pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp48,7 miliar. Meski begitu, dia memahami ...

The March 2022 edition of the Indonesian Update edition raises a main on the lack of public participation in the law-making process in Indonesia. Since 2019, there have been several laws made in short periods with a minimal public participation. It is feared that these conditions will give birth to repressive legal products and an authoritarian government. In the economic ...

Update Indonesia edisi bulan Maret 2022 mengangkat laporan utama mengenai minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Sejak tahun 2019 telah terdapat beberapa undang-undang yang dibuat dalam waktu yang sempit, tertutup, dan minim partisipasi publik. Kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan produk hukum yang represif dan pemerintahan yang otoriter. Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang melihat tentang capaian investasi Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor ...

Pada rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 24 Januari 2022, telah memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) serentak akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 (Kompas.com, 24/01/2022). Oleh karena itu, partai politik sudah mulai memanaskan mesin ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat. Undang-undang a quo disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa, 18 Januari 2022 (bbc.com, 18/01/2022). Merujuk ...

Update Indonesia edisi  bulan November-Desember 2021 mengangkat laporan utama mengenai sengkarut regulasi moderasi konten di Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Mengutip laporan yang dirilis Google yang berjudul “Content Removal Transparency Report” periode bulan Januari hingga Juni 2021, Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten dan informasi dari pelbagai bentuk ...

The Indonesian Institute melakukan Audiensi bersama dengan Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini dan Sukamta Manta Miharja terkait penelitian tentang “Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”, pada hari Rabu, 9 September 2021.

Selasa, 17 Desember 2019 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kembali menetapkan dan mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024. Dari yang terlihat, jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan dan ditetapkan dalam daftar Prolegnas tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dari periode-periode yang telah lalu. Jika sebelumnya dapat ditemui jumlah RUU yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas ...

Hari, tanggal     :  Selasa, 26 November 2019 Waktu                 :  14.00 – 16.00 WIB Tempat               :  Kantor The Indonesian Institute (TII) Jl. HOS Cokroaminoto No.92 RT 2/RW 5,    Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 (sebelah kiri Dunkin Donuts    Menteng) Fokus Diskusi   :  “Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif” PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DAN GAUNG KEBIJAKAN INKLUSIF   Rilis Keputusan ...