Update Indonesia edisi bulan Maret 2022 mengangkat laporan utama mengenai minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Sejak tahun 2019 telah terdapat beberapa undang-undang yang dibuat dalam waktu yang sempit, tertutup, dan minim partisipasi publik. Kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan produk hukum yang represif dan pemerintahan yang otoriter. Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang melihat tentang capaian investasi Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor ...
Read More »Tag Archives: DPR RI
Merumuskan Model Seleksi Calon Anggota Legislatif di Internal Partai Politik
Pada rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 24 Januari 2022, telah memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) serentak akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 (Kompas.com, 24/01/2022). Oleh karena itu, partai politik sudah mulai memanaskan mesin ...
Read More »Kelindan-Kusut Kepala Otorita IKN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat. Undang-undang a quo disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa, 18 Januari 2022 (bbc.com, 18/01/2022). Merujuk ...
Read More »Update Indonesia — Volume XV, No.11 – November – Desember 2021 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi bulan November-Desember 2021 mengangkat laporan utama mengenai sengkarut regulasi moderasi konten di Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Mengutip laporan yang dirilis Google yang berjudul “Content Removal Transparency Report” periode bulan Januari hingga Juni 2021, Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten dan informasi dari pelbagai bentuk ...
Read More »TII melakukan Audiensi bersama dengan Anggota Komisi I DPR RI
The Indonesian Institute melakukan Audiensi bersama dengan Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini dan Sukamta Manta Miharja terkait penelitian tentang “Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”, pada hari Rabu, 9 September 2021.
Read More »Prolegnas 2020-2024: Potret Politik Hukum Legislasi yang Acak Kadut
Selasa, 17 Desember 2019 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kembali menetapkan dan mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024. Dari yang terlihat, jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan dan ditetapkan dalam daftar Prolegnas tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dari periode-periode yang telah lalu. Jika sebelumnya dapat ditemui jumlah RUU yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas ...
Read More »The INDONESIAN FORUM Seri 59 “Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif”
The INDONESIAN FORUM Seri 59 “Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif”
Hari, tanggal : Selasa, 26 November 2019 Waktu : 14.00 – 16.00 WIB Tempat : Kantor The Indonesian Institute (TII) Jl. HOS Cokroaminoto No.92 RT 2/RW 5, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 (sebelah kiri Dunkin Donuts Menteng) Fokus Diskusi : “Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif” PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DAN GAUNG KEBIJAKAN INKLUSIF Rilis Keputusan ...
Read More »Memilih Calon Anggota Legislatif
Pada tanggal 17 April nanti, kita akan melaksanakan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia akan melakukan pemilu secara serentak, dengan skema pemilihan calon presiden-wakil presiden, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD. Dengan skema tersebut, diharapkan sistem presidensial kita menjadi semakin kuat. Namun, Pemilu Serentak 2019 juga menghasilkan ekses ...
Read More »The INDONESIAN FORUM Seri 45 “Defisit BPJS: Tanggung Jawab Siapa?”
Hari, tanggal : Rabu, 25 April 2018 Waktu : 14.00 s/d 16.00 WIB Tempat : Tjikinii Lima Restaurant, Jl. Cikini 1 No.5 RT.13/RW.5, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330 Fokus Diskusi : “Defisit BPJS: Tanggung Jawab Siapa?” Indonesia ditargetkan harus mencapai Universal Health Coverage 2019 mendatang. BPJS Kesehatan selaku badan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan tetap bertahan di tengah defisit ...
Read More »