The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Memasuki dua dekade, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), konsisten melakukan riset dan advokasi, serta edukasi kebijakan publik. Dalam kajian kebijakan tahunan INDONESIA 2024 kali ini, kami mengangkat beragam topik kebijakan yang mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan.
INDONESIA 2024 hadir saat Indonesia telah menyelesaikan Pemilu dan memiliki pemerintahan dan parlemen yang baru untuk lima tahun mendatang. Terkait dengan Pemilu, INDONESIA 2024 mengkaji tentang pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil dan kaitannya dengan Bawaslu. TII mencatat pentingnya mekanisme yang efektif dan sinergi para pihak terkait agar pengawasan partisipatif dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang secara sigap dan tepat.
Sementara, dalam kaitannya dengan partai politik, TII mengkritisi belum kuatnya komitmen partai politik dalam melembagakan representasi perempuan dalam kontestasi politik, termasuk di parlemen. Politik transaksional dan oligarki politik menjadi bagian dari masalah ini, yang membuat reformasi kelembagaan partai politik menjadi sebuah keniscayaan.
Dalam kaitannya dengan kinerja legislasi, INDONESIA 2024 mengkritik masih rendahnya proses legislasi yang partisipatif, bermakna, dan inklusif di DPR. Mekanisme partisipasi dan jenis partisipasi yang ada masih cenderung bersifat tokenisme. TII juga mencatat pentingnya proses legislasi yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam memberikan informasi kepada publik dan memfasilitasi partisipasi yang bermakna dan inklusif.
INDONESIA 2024 juga mengulas tentang tindak lanjut Perpres 9/2024 terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini penting untuk mendorong perspektif gender, pemahaman akan kekerasan seksual, dan keberpihakan pada korban, serta kemampuan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sudah banyak upaya melalui beragam diklat dilakukan sebelum perpres ini hadir, namun penting untuk memiliki standar rujukan dari KemenPPPA berupa peraturan menteri dalam penyelenggaraan diklat, sesuai dengan mandat perpres, sambil mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak terkait dan harmonisasi kebijakan untuk menangani kasus kekerasan seksual sebagaimana mestinya dan melalui beragam upaya.
Terkait isu ekonomi, dalam kajian kebijakannya, termasuk INDONESIA 2024, TII terus berkomitmen untuk mengangkat pentingnya kebebasan ekonomi. Tahun ini, topik yang kami angkat menganalisis bukan hanya indeks kebebasan ekonomi Indonesia di tahun ini, namun juga perbandingannya dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Lebih jauh, secara spesifik, INDONESIA 2024 mengeksplorasi kaitan antara kebebasan ekonomi dengan pembangunan keberlanjutan, baik lewat kacamata analisis kebijakan maupun analisis ekonometrika. Dalam hal ini, kami juga menggarisbawahi pentingnya memahami konten dan konteks kebijakan terkait dampak kebebasan ekonomi, serta kualitas kelembagaan bagi pembangunan keberlanjutan berikut dengan rekomendasi kebijakan terkait.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan INDONESIA 2024. Semoga kajian ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan terkait, serta memperkaya kajian mengenai beragam isu, konten, dan konteks kebijakan di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
