The June 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Government’s plan to amend the Law (UU) on Taxation. One of the changes proposed by the Government is related to the rate of value added tax (VAT). The increase in the VAT rate is planned to be applied to products such as basic necessities and other ...

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...

The May 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the discussion of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP), which is still ongoing today. The discussion regarding the PDP Bill is currently still focused on the institutional status of the Personal Data Protection Authority (OPDP). The debate over the position of the PDP supervisory agency has ...

Update Indonesia edisi Mei 2021 mengangkat laporan utama mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pembahasan terkait RUU PDP saat ini masih berkutat di soal status kelembagaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Perdebatan soal kedudukan lembaga pengawas PDP mulai menghangat. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memposisikan OPDP ...

The April 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the issue of government debts that has resurfaced recently. Empirical evidence notes that the position of Government debts as of the end of February 2021 was already at IDR 6,361.02 trillion, with a ratio of government debts to Gross Domestic Product (GDP) of 41.10 percent. The government ...

Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi ...

The March 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the revision of Law Number 11/2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The hope is that the political direction of the ITE Law must be returned to its original purposes. This law should be able to provide protection for the public in accessing ...

Update Indonesia edisi Maret 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harapannya, arah politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal pembentukannya. Undang-undang ini harusnya mampu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Bukannya malah menjadi alat untuk merepresi kebebasan berpendapat ...

The February 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the proposed dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). KASN as a non-structural institution (LNS) is tasked with overseeing the implementations of the merit system in ASN policy and management. The enforcement of the merit system through KASN has received a lot of ...

Update Indonesia edisi Februari 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN sebagai lembaga non-struktural (LNS) bertugas untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penegakan sistem merit melalui KASN banyak direspons positif oleh ASN yang mengalami tindakan sewenang-wenang. Terlebih, iklim birokrasi Indonesia memang masih rawan tindak korupsi dan jual beli ...