The September 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the plan of the People’s Consultative Assembly (MPR) to revive the state policy, which is now known as the Principles of State Policy (PPHN). This would certainly be a setback, as in the past, Indonesia had implemented a future development pattern through the GBHN established by the ...

Update Indonesia edisi September 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan kembali haluan negara yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini tentunya menjadi kemunduran, dimana Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR. Dan dalam sejarahnya, GBHN dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Dengan begitu, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan ...

The August 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on vulnerabilities in health and education aspects that are still experienced by Indonesian children today. Vulnerability in the aspects of children’s health and education is influenced by various aspects, especially the socio-economic conditions of the family. In addition, this vulnerability is also due to the problem of collecting ...

Update Indonesia edisi Agustus 2021 mengangkat laporan utama mengenai kerentanan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih dialami oleh anak Indonesia hingga saat ini. Kerentanan pada aspek kesehatan dan pendidikan anak berpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, utamanya kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, kerentanaan ini juga karena masih adanya permasalahan pendataan anak, yakni akta kelahiran, karena dokumen tersebut juga ...

The July 2021 edition of the Indonesian Update features a main report regarding the polemics over the issuance of a Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information (Menkominfo), the Chief of the Indonesian National Police (Kapolri), and the Attorney General, which will serve as guidelines for law enforcement officers to handle the cases of violation of the ...

Update Indonesia edisi Juli 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung yang akan dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun, pedoman implementasi UU ITE yang dituangkan dalam SKB tersebut belum ...

The June 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Government’s plan to amend the Law (UU) on Taxation. One of the changes proposed by the Government is related to the rate of value added tax (VAT). The increase in the VAT rate is planned to be applied to products such as basic necessities and other ...

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...

The May 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the discussion of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP), which is still ongoing today. The discussion regarding the PDP Bill is currently still focused on the institutional status of the Personal Data Protection Authority (OPDP). The debate over the position of the PDP supervisory agency has ...

Update Indonesia edisi Mei 2021 mengangkat laporan utama mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pembahasan terkait RUU PDP saat ini masih berkutat di soal status kelembagaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Perdebatan soal kedudukan lembaga pengawas PDP mulai menghangat. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memposisikan OPDP ...