The August 2020 edition of the Indonesian Update raises a main report on the establishment of the Committee for the COVID-19 Handling and the National Economic Recovery. The committee consists of two task forces (Satgas); namely, the COVID-19 Handling Task Force and the National Economic Recovery Task Force (PEN). This step has been taken due to the various Covid 19 ...

Update Indonesia edisi Agustus 2020 mengangkat laporan utama mengenai pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut terdiri dari dua satuan tugas (Satgas), yaitu, Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini dilakukan mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan di tengah laju kenaikan kasus konfirmasi COVID-19. Di bidang ekonomi Update Indonesia membahas tentang kebijakan moneter yang ...

The July 2020 edition of the Indonesian Update raises a major report on government spending policies during the 2019 coronavirus disease pandemic (COVID-19). This topic   has been chosen to respond to President Joko Widodo’s anger, which was sparked by the low realization of government spending to overcome the impacts of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In the field of Law, ...

Update Indonesia edisi Juli 2020 mengangkat laporan utama mengenai kebijakan belanja pemerintah di masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Topik ini juga dipilih untuk merespons kemarahan Presiden Joko Widodo yang disulut oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah untuk mengatasi dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Di bidang Hukum, Update Indonesia membahas tentang wajah penegakan hukum di Indonesia melalui kasus Djoko Tjandra dan ...

The June 2020 edition of the Indonesian Update raises a major report on the holding of the campaigns in the 2020 Regional Election (Pilkada) and the implementations of health protocols in the midst of the pandemic coronavirus disease 2019 (COVID-19). The health protocol in organizing the 2020 elections should ideally present a sense of security in each stage. However, the ...

Update Indonesia edisi Juni 2020 mengangkat laporan utama mengenai penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 idealnya menghadirkan rasa aman untuk setiap tahapan. Namun, keberadaan cara berkampanye yang mensyaratkan interaksi tatap wajah seakan menempatkan protokol kesehatan pada posisi yang berseberangan. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini ...

The May 2020 edition of the Indonesian Update raises a major report on Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2020 on the State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease-2019 (Perppu COVID-19). The polemics have arisen after several parties filed a review of Perppu COVID-19 with the Constitutional Court (MK). On the other hand, almost ...

Update Indonesia edisi Mei 2020 mengangkat laporan utama mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Perppu COVID-19). Polemik ini muncul setelah adanya permohonan beberapa pihak untuk menguji Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, hampir sebagian besar ...

The April 2020 edition of the Indonesia Update raises a major report on the handling of the COVID-19 outbreak in Indonesia in the perspective of the relationship between the Central and Regional Governments. These polemics have arisen following the policies of some Regional Governments (Pemda) that have quarantined their territories. The decisions to quarantine the territories or not are the ...

Update Indonesia edisi April 2020 mengangkat laporan utama mengenai Penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia dalam kacamata hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Polemik ini muncul menyusul adanya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan karantina wilayahnya. Padahal keputusan untuk melakukan karantina wilayah atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di bidang ekonomi, ...