The March 2022 edition of the Indonesian Update edition raises a main on the lack of public participation in the law-making process in Indonesia. Since 2019, there have been several laws made in short periods with a minimal public participation. It is feared that these conditions will give birth to repressive legal products and an authoritarian government. In the economic ...

Update Indonesia edisi bulan Maret 2022 mengangkat laporan utama mengenai minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Sejak tahun 2019 telah terdapat beberapa undang-undang yang dibuat dalam waktu yang sempit, tertutup, dan minim partisipasi publik. Kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan produk hukum yang represif dan pemerintahan yang otoriter. Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang melihat tentang capaian investasi Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor ...

The February 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the conditions of development in the Thousand Islands Regency, which is still lagging behind. At present, the Thousand Islands seem like a stepchild, so there is a gap between the Thousand Islands Regency and the city areas in DKI Jakarta. In the economic sector, the Indonesian Update ...

Update Indonesia edisi bulan Februari 2022 mengangkat laporan utama mengenai kondisi pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang masih tertinggal. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti anak tiri sehingga kesenjangan pun terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota di DKI Jakarta.  Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang penggunaan burden sharing untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat COVID-19 sangat berdampak positif. ...

The January 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on a number of tariff and price increase policies that have been implemented in early 2022. This is in particular is the increase in tariffs and prices for energy and consumption needs. The increase in tariffs and prices needs to pay attention to people’s purchasing power and macroeconomic ...

Update Indonesia edisi bulan Januari 2022 mengangkat laporan utama mengenai sejumlah kebijakan peningkatan tarif dan harga yang diterapkan di awal tahun 2022. Terutama kenaikan tarif dan harga untuk kebutuhan energi dan konsumsi. Peningkatan tarif dan harga perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro, serta para pemangku kepentingan terkait, yang masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang kembali dibahasnya ...

The November-December 2021 edition of the Indonesian Update features a major report on the contentious regulation of content moderation in Indonesia. This is because Indonesia is the country with the most requests for content removal on Google. Citing a report released by Google entitled “Content Removal Transparency Report” for the period of January to June 2021, Indonesia was the country ...

Update Indonesia edisi  bulan November-Desember 2021 mengangkat laporan utama mengenai sengkarut regulasi moderasi konten di Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Mengutip laporan yang dirilis Google yang berjudul “Content Removal Transparency Report” periode bulan Januari hingga Juni 2021, Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten dan informasi dari pelbagai bentuk ...

The October 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Corruption Eradication Commission (KPK) that named  Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Azis Syamsuddin a suspect in a corruption case. The Azis case also illustrates the influence of a political official in the handling of corruption cases by anti-corruption institutions in Indonesia. It also ...

Update Indonesia edisi  bulan Oktober 2021 mengangkat laporan utama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus Azis juga ikut memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh seorang pejabat politik dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti korupsi di Indonesia. Hal ini juga memberikan peringatan bahwa negeri ini sedang berada ...