Dunia kini berada pada titik dimana gerakan sipil mulai menjadi sebuah kemewahan karena ancaman yang semakin sering mengikutinya. Gelombang protes rakyat yang menuntut hak dan keadilan semakin menggema di berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2025. Banyak sekali latar belakang yang memicu gerakan besar masyarakat sipil di negara-negara, mulai dari isu politik dalam negeri hingga luar negeri. Sekitar 100.000 orang di ...

Beberapa waktu lalu, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peta Jalan (Roadmap) Hidrogen dan Amonia Nasional atau RHAN (2025) yang mengacu dari Strategi Hidrogen Nasional (SHN) yang dipublikasikan tahun 2023. Dalam sambutannya di peta jalan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengembangan hidrogen di Indonesia diarahkan melalui tiga pilar utama, yaitu mendukung pemanfaatan energi ...

Belakangan ini, Indonesia dihebohkan dengan adanya perkawinan anak di bawah umur, RS (16 tahun) dan YMS (14 tahun) yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun perkawinan tersebut terjadi di bawah batas usia perkawinan minimal menurut UU No 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun, perkawinan tetap dapat dilangsungkan karena dilakukan secara adat tanpa tercatat secara resmi di ...

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tenang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan dan diundangkan pada 26 Maret 2025 lalu setelah mendapat banyak perlawanan. Tata cara pembentukannya yang dianggap mengesampingkan partisipasi masyarakat dan tidak transparan menjadi garis bawah penekanan mengapa UU TNI ini mendapat banyak penolakan. Mulai dari rapat yang diselenggarakan tertutup, ...

Untuk menangani masalah keterbatasan tenaga dokter spesialis kandungan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan menekan kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan penanganan medis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewacanakan pemberian izin bagi dokter umum untuk melakukan operasi caesar (Kompas.com, 18/05/2025). Wacana ini dikritisi oleh pakar kesehatan karena dianggap membahayakan keselamatan ibu saat proses persalinan. Kekhawatiran ini kemudian direspons ...

The May 2025 edition of the Indonesian Update presents a variety of sharp and critical analyses of contemporary issues affecting the direction of national development. This month’s main report highlights the losses experienced by the beneficiaries and partners of the Free Nutritious Meals program. Using a legal approach, we examine how unprepared policy design and weak implementing regulations can have ...

Edisi Mei 2025 dari Update Indonesia menghadirkan beragam analisis tajam dan kritis terhadap isu-isu kontemporer yang memengaruhi arah pembangunan nasional. Laporan utama bulan ini menyoroti kerugian yang dialami penerima manfaat dan mitra program Makan Bergizi Gratis. Melalui pendekatan hukum, kami menelaah bagaimana ketidaksiapan desain kebijakan dan lemahnya regulasi pelaksana dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan. ...

Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil 99,99 persen (Kompas.com, 5/5/2025) meskipun terjadi kasus keracunan massal, menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi. Klaim ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa insiden keracunan di beberapa sekolah hanya mencerminkan persentase kegagalan yang sangat kecil. Namun, dari perspektif analisis kebijakan publik dan politik, pendekatan yang terlalu menekankan keberhasilan ...

Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates, pendiri yayasan Gates Foundation dan co-founder perusahaan teknologi ternama Microsoft. Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (7 Mei 2025), pertemuan penting ini membahas beberapa kerja sama strategis, seperti penanggulangan penyakit polio, tuberculosis (TBC), dan malaria, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan mendorong kolaborasi filantropi melalui Danantara ...

Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia (Kemensos RI, 2025). Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga termiskin, khususnya 1–10 persen lapisan terbawah yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal melalui pendekatan berbasis asrama, kurikulum fleksibel (multi entry dan exit), dan model ...