The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan publikasi tahunan Policy Assessment 2025. Edisi Policy Assessment tahun 2025 dari bidang sosial kali ini menyajikan analisis kritis terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi penanganan stunting di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun MBG menjadi salah satu program quick-win pemerintahan Prabowo-Gibran, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan ...

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada bulan Februari lalu, penekanan pada efisiensi anggaran memaksa lembaga peradilan meninjau ulang dan memangkas pos belanja operasional—mulai dari transportasi hakim dan panitera, pemeliharaan ruang sidang, hingga pengadaan sarana administrasi. Di permukaan, penghematan ini memberi ruang bagi kas peradilan untuk menutupi kebutuhan mendesak lain, namun secara mendalam justru mengikis kemampuan institusi peradilan ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan publikasi tahunan Policy Assessment 2025. Salah satu topik di bidang politik berjudul “ Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite”, ditulis oleh Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini membahas kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan melalui Inpres 1/2025 oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan ini menandai komitmen ...

Wacana penulisan ulang sejarah nasional kembali mencuat sehingga memantik debat tentang siapa yang berhak menulis sejarah, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang akhirnya dikorbankan. Hal ini terjadi mengingat negara, sebagai pemegang otoritas, kerap memosisikan dirinya sebagai penentu tunggal atas narasi resmi sejarah. Padahal, pengalaman traumatis korban dan suara masyarakat sipil sering kali terpinggirkan atau bahkan dihapuskan. Hal ini semakin menimbulkan ...

The June 2025 edition of the Indonesian Update presents a variety of critical analyses of the policy, social, and legal dynamics that influence the direction of national development. This month’s main report highlights the growing interest of the public in becoming State Civil Apparatus (ASN) amidst various bureaucratic efficiency crises. This analysis examines the disparity between high public enthusiasm and ...

Laporan utama bulan ini menyoroti meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah berbagai krisis efisiensi birokrasi. Analisis ini mengulas ketimpangan antara tingginya antusiasme publik dan stagnasi reformasi birokrasi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Di bidang ekonomi, kami menghadirkan dua ulasan utama. Pertama, potensi ekonomi hidrogen sebagai energi alternatif dan arah kebijakan Indonesia ...

Dunia kini berada pada titik dimana gerakan sipil mulai menjadi sebuah kemewahan karena ancaman yang semakin sering mengikutinya. Gelombang protes rakyat yang menuntut hak dan keadilan semakin menggema di berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2025. Banyak sekali latar belakang yang memicu gerakan besar masyarakat sipil di negara-negara, mulai dari isu politik dalam negeri hingga luar negeri. Sekitar 100.000 orang di ...

Beberapa waktu lalu, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peta Jalan (Roadmap) Hidrogen dan Amonia Nasional atau RHAN (2025) yang mengacu dari Strategi Hidrogen Nasional (SHN) yang dipublikasikan tahun 2023. Dalam sambutannya di peta jalan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengembangan hidrogen di Indonesia diarahkan melalui tiga pilar utama, yaitu mendukung pemanfaatan energi ...

Belakangan ini, Indonesia dihebohkan dengan adanya perkawinan anak di bawah umur, RS (16 tahun) dan YMS (14 tahun) yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun perkawinan tersebut terjadi di bawah batas usia perkawinan minimal menurut UU No 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun, perkawinan tetap dapat dilangsungkan karena dilakukan secara adat tanpa tercatat secara resmi di ...

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tenang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan dan diundangkan pada 26 Maret 2025 lalu setelah mendapat banyak perlawanan. Tata cara pembentukannya yang dianggap mengesampingkan partisipasi masyarakat dan tidak transparan menjadi garis bawah penekanan mengapa UU TNI ini mendapat banyak penolakan. Mulai dari rapat yang diselenggarakan tertutup, ...