The Jakarta congestion problem reemerged into public discussion. Jakarta has reached its maximum point of carrying capacity. Due to this congestion, the losses endured by the business sector reach a level of IDR 12.8 trillion per year. Another study shows that the average traffic speed of in this city is 20, 21 km / hr. Nearly 60 percent of the ...

Kemacetan Jakarta kembali menjadi bahan diskusi publik. Jakarta kini menuju titik batas daya dukungnya. Akibat kemacetan ini, sektor usaha di rugikan hingga mencapai Rp 12,8 triliun pertahun. Data lain menunjukan bahwa kecepatan rata-rata lalu lintas di kota ini adalah 20.21 km/jam. Hampir 60 persen adalah waktu hambatan, sedangkan 40 persen sisanya adalah waktu bergerak. Tidak heran oleh karenanya jika studi ...

The discourse on the need to increase the level of parliamentary threshold (PT) – the minimum threshold that is required to gain seats in the parliament – from 2.5 percent in the 2009 legislative elections to 5 percent in the 2014 elections in the revised Elections Law has been increasingly discussed. The main argument to increase PT is to simplify ...

Wacana tentang perlunya peningkatan angkat parliamentary threshold (PT) – ambang batas persyaratan minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen – dari 2,5 persen pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi 5 persen di Pemilu 2014 dalam revisi Undang-Undang Pemilu mulai hangat diperbincangkan. Argumen utama diperlukannya peningkatan PT adalah untuk menyederhanakan jumlah partai sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan efektifitas pemerintahan. Rencana menaikkan persentase PT ...

The Indonesian Insitute (TII) pada bulan Mei 2009-Juni 2010 telah menyelenggarakan rangkaian program “Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Kebijakan Publik di Kota Tangerang” berupa advokasi publik dan media melalui seri dua kali Diskusi Publik dan dua kali Public Hearing. Target partisipan meliputi Pemkot Tangerang, DPRD Kota Tangerang, kelompok masyarakat yang terkait isu perempuan dan kebijakan publik di ...

According to the budgetting principle that is guaranteed by Law No. 33 on Financial Balance between the Central and Local Governments, there are two specific components of the fund transfer mechanism to the regions. The first one is the General  Allocation Fund (DAU), and the second one is the Special Allocation Fund (DAK). The components are examined to eliminate all ...

The political constellation is changing rapidly after the resignation of Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (SMI). A day after President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) aceepted SMI’s resignation to take up a new job as a Managing Director of the World Bank, the President immediately met with leaders of political parties of the coalition and ministers from the elements of the ...

In the context of implementing bureaucratic reform, there are several barriers that need to be dealth with. First, there are no legal tools to regulate public service standards that must be met by the government. Second, all levels of bureaucracy tend to be involved in corrupt activities. Third, the culture and ethics of human resources are still conventional and traditional. ...

The partner parties of the coalition of the Susilo Bambang Yudhoyono administration – Golkar, PKS, and PPP – shared a different stance with the government in a vote in the Plenary Meeting of the House of Representatives (DPR) on the final conclusions of the Century Bank Scandal. These political parties stand on one leg in the coalition with the government ...

Partai-partai mitra koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Golkar, PKS, dan PPP – berseberangan dengan pemerintah dalam voting Rapat Paripurna DPR dalam penetapan kesimpulan laporan Panitia Angket Century. Ketiga partai itu berdiri di dua kaki, berkoalisi dengan pemerintahan, sekaligus menjalankan peran oposisi di DPR. Fenomena ini juga tidak jarang dijumpai pada masa lima tahun Pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Koalisi yang terbangun tidak ...