Manajer Penanganan Bencana dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mukri Friatna menilai, bencana banjir yang melanda Indonesia sepekan terakhir ini bukan hanya diakibatkan oleh anomali cuaca, namun juga oleh tata kelola lingkungan hidup yang buruk. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman pernah mengatakan, mendorong Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara merelokasi warga di bantaran Sungai ...

KPU dinilai kurang mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membahas soal calon legislator perempuan. Hal ini disampaikan Peneliti Yunior untuk Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Santi Rosita Devi, saat dihubungi di Jakarta (23/12). “Menurut pengalaman saya, mereka banyak yang tak tahu adanya peraturan soal caleg perempuan,” kata Santi. Padahal, PKPU No. 17/2013 menetapkan terpenuhinya kuota 30 persen perempuan ...

KPU dinilai kurang mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membahas soal calon legislator perempuan. Hal ini disampaikan Peneliti Yunior untuk Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Santi Rosita Devi, saat dihubungi di Jakarta (23/12). “Menurut pengalaman saya, mereka banyak yang tak tahu adanya peraturan soal caleg perempuan,” kata Santi. Padahal, PKPU No. 17/2013 menetapkan terpenuhinya kuota 30 persen perempuan ...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, menduga ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menangkap dengan menelusuri pelaku “mafia” pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian ...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...

Jakarta – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan Indonesia perlu pemekaran wilayah karena sejatinya pemekaran daerah adalah sesuatu yang baik, bahkan memiliki dasar konstitusional. “Kita memang butuh pemekaran, seperti pemekaran layanan publik sehingga masyarakat dan pemerintah bisa menjadi dekat,” ujar Endi dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. ...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...

JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...

JAKARTA-Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengurangi jumlah pengemis, terutama di wilayah Ibukota, dikarenakan beberapa sebab. Pertama persoalan mengenai kemiskinan dan pengangguran. “Indonesia belum keluar dari jeratan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Maret 2013, warga miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta jiwa, atau kurang lebih sebanyak 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini melebihi target yang ...

Jakarta – The Indonesian Institute menilai ketidakakuratan data kependudukan menjadi hulu persoalan daftar pemilih tetap karena penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri menjadi biang masalah. “Lambatnya proyek elektronik KTP berdampak pada pemutakhiran data pemilih. Salah satu dampak yang muncul adalah belum tuntasnya masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata peneliti Bidang Politik TII Arfianto ...