PDI Perjuangan mendapatkan frekuensi pemberitaan terbanyak di beberapa media massa ternama di Indonesia, dengan porsi 26 persen. Diikuti oleh Demokrat 13 persen, Golkar 11 persen, Gerindra 10 persen, dan PKS 9 persen. Hal ini mengindikasikan kelima parpol ini merupakan parpol yang paling mendapatkan sorotan oleh media massa, demikian hasil penelitian oleh tiga peneliti di The Indonesian Institute: Lola Amelia, Arfianto ...

Pemantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan isi berita media massa selama masa kampanye terbuka 15 Maret hingga 5 April 2014 larut dalam kepentingan elit pemilik dibandingkan dengan urusan publik. “Media massa yang seharusnya menyajikan berita-berita yang objektif dan berimbang malah ikut larut dalam kepentingan para elit pemilik media dibandingkan dengan kepentingan publik,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono di ...

Pemantauan media melalui survei yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan PDI Perjuangan mendapatkan frekuensi pemberitaan terbanyak di media massa cetak dan dalam jaringan sebesar 26 persen. “Diikuti Partai Demokrat 13 persen, Golkar 11 persen, Gerindra 10 persen, dan PKS sembilan persen,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. Arfianto mengatakan, kelima parpol itu merupakan partai yang ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan pemberitaan di media cetak dan online didominasi tema pencapresan selama masa kampanye terbuka yaitu sebesar 38 persen. “Di masa kampanye terbuka didominasi berita tentang tema pencapresan 38 persen lalu berita tentang kegiatan kampanye 33 persen,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara, di Jakarta, Senin. ...

Jakarta (ANTARA News) – Pemantauan media melalui survei oleh The Indonesian Institute menyebutkan frekuensi pemberitaan terbanyak di media massa cetak dan dalam jaringan terjadi pada PDI Perjuangan dengan angka 26 persen. “Diikuti Partai Demokrat 13 persen, Golkar 11 persen, Gerindra 10 persen, dan PKS sembilan persen,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. Arfianto mengatakan, kelima ...

beritabatavia.com – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai sudah saatnya kita tidak terpaku pada kebiasaan money politics kelas teri. Kita harus mulai mengungkap money politics kelas kakap, seperti misalnya praktek jual beli suara. ‘Menurut saya wajar saja jika misalnya seorang caleg mengumpulkan massa, kemudian memberikan visi misi kemudian pulang memberikan ongkos atau nasi bungkus. Memangnya massa mau ...

Ketua Badan Litbang Partai Golkar, Indra J Piliang mewanti-wanti untuk mewaspadai calon legislatif incumbent (petahana) dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Menurut dia, incumbent bisa menggunakan pengaruhnya untuk menekan pegawai yang ada di jajarannya, untuk memilih sang incumbent. ‘Bisa saja incumbent menggunakan pengaruhnya untuk menekan pegawai bersangkutan untuk memilih dia, sekalian dengan keluarganya, dan lingkungannya. Jika tidak mau, pegawai dimutasi. ...

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai sudah saatnya kita tidak terpaku pada kebiasaan money politics kelas teri. Kita harus mulai mengungkap money politics kelas kakap, seperti misalnya praktek jual beli suara. ‘Menurut saya wajar saja jika misalnya seorang caleg mengumpulkan massa, kemudian memberikan visi misi kemudian pulang memberikan ongkos atau nasi bungkus. Memangnya massa mau datang berpanas-panas, ...

Letusan Gunung Kelud, banjir yang melanda sebagian wilayah Jawa semakin menegaskan bahwa pulau ini rentan terhadap bencana. Ditambah lagi dengan pembangunan yang tak berwawasan lingkungan serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menyebabkan pulau ini tidak hanya terkena bencana alam, namun juga bencana ekologi di pulau yang hanya memakan 6 persen luas nusantara, tapi dihuni 65 persen penduduk Indonesia. Ibukota Jakarta ...

Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengaku siap dikritik atas inisiatifnya menghasilkan Undang-undang Desa yang disahkan oleh DPR RI pada 18 Desember lalu. Menurut Budiman, pihaknya menilai ada banyak masalah yang muncul ketika UU ini diterapkan. Misalnya apakah UU ini tidak menjadi ladang korupsi baru. ‘Saya menyadari ketika desa menerima alokasi anggaran sebesar Rp 400 juta-Rp ...