Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menegaskan, tak ada satu pun aturan yang melarang reklamasi. Menurut Harjono, saat ini hanya ada aturan terkait syarat reklamasi. “reklamasi dilarang enggak? Enggak ada satu kata pun mengatakan reklamasi dilarang. Enggak ada, ketentuan mana?” kata Harjono dalam diskusi di The Indonesian Institute, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016). Namun, kata Harjono, masih ada persoalan, yakni terkait pihak mana yang ...
Read More »Berita TII
Pendukung Ahok Disarankan Buat Tim Legal
Pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disarankan membuat tim legal. Tim tersebut bertugas untuk memberikan pertimbangan terkait kebijakan yang dibuat Ahok. “Saya menyarankan kepada teman-teman pendukung Ahok, bangunlah sebuah sistem yang bagus. Yang memagari beliau. Buatlah tim legal yang kuat,” kata mantan Staf Khusus Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat dalam sebuah diskusi di The Indonesian Institute, Tanah ...
Read More »Kebijakan Kontribusi Tambahan Ahok Disebut Inovasi
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang kontribusi tambahan pada pengembang dinilai sebagai inovasi. Kontribusi tambahan itu bukan bagian dari hibah ataupun pungutan. Menurut Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Profesor Harjono, kebijakan kontribusi tambahan oleh Ahok bukan konsep pungutan, melainkan beban pada pengembang. “Oleh karena itu, kalau memberi beban dan bukan pungutan, itu tidak bisa diklasifikasikan dan ...
Read More »Reshuffle Jilid II Usai Munaslub Golkar?
Jakarta – Isu perombakan kabinet perlahan mulai meredup. Presiden Joko Widodo dinilai tengah menunggu momentum, untuk melakukan reshuffle jilid kedua. Momentum tersebut, bisa saja Munaslub Partai Golkar, yang akan digelar Mei mendatang. “Yang ditunggu alasannya, kalau tiba-tiba (reshuffle), tidak ada angin tidak ada hujan Jokowi yang diserang. Alasannya (belum reshuffle) macam-macam, bisa menunggu Golkar (selesai Munaslub),” kata Direktur Populi Center, ...
Read More »Reshuffle Kabinet Terus Tertunda, Karena Sistem Presidensial Tidak Sempurna.
Jakarta – Direktur Riset Populi Center, Usep S. Achyar mengatakan, terlepas bahwa politik praktis itu bicara tentang siapa mendapat apa dan bagaimana, reshuffle atau perombakan kabinet selain diinginkan untuk perbaikan kinerja, juga diinginkan untuk stabilitas politik. Terlebih, berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, masyarakat banyak menaruh harapan agar reshuffle segera dilakukan, karena banyak menteri yang dipandang kinerjanya tidak baik. “Persoalannya, sistem ...
Read More »Menakar Poros Jakarta-Beijing
Selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia dan China semakin mesra menjalin beragam kerja sama di berbagai bidang. Perkembangan ini pun membuat beberapa pihak menilai Jokowi tengah memperkuat poros Jakarta-Beijing di tengah perubahan geopolitik regional dan global. Ada pihak yang menyatakan, perkembangan ini hanya sesuatu yang biasa saja dalam kerja sama bilateral. Meski demikian, ada juga kekhawatiran jika ...
Read More »Perombakan kabinet Harus Berdasarkan Kinerja Menteri
Jakarta- Peneliti bidang politik pada “The Indonesian Institute” Arfianto Purbolaksono menilai pergantian kabinet yang dikabarkan dilakukan Presiden Joko Widodo harus berdasarkan kinerja menteri di Kabinet Kerja. “Reshuffle kabinet haruslah berdasarkan penilaian yang jelas terkait kinerja para menteri. Melihat kinerja kabinet di enam bulan awal pemerintahan,” kata Arfianto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (16/4) Dia mengatakan, apabila Presiden melakukan pergantian ...
Read More »Reshuffle Kabinet Harus Berdasarkan Kinerja Menteri
JAKARTA – Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pergantian kabinet yang dikabarkan dilakukan Presiden Joko Widodo harus berdasarkan kinerja menteri di Kabinet Kerja. “Reshuffle kabinet haruslah berdasarkan penilaian yang jelas terkait kinerja para menteri. Melihat kinerja kabinet di enam bulan awal pemerintahan,” kata Arfianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4). Dia mengatakan apabila Presiden melakukan pergantian maka harus ...
Read More »TII: Pergantian Kabinet Harus Berdasar Kinerja Menteri
Jakarta – Peneliti bidang politik pada “The Indonesian Institute” Arfianto Purbolaksono menilai pergantian kabinet yang dikabarkan dilakukan Presiden Joko Widodo harus berdasarkan kinerja menteri di Kabinet Kerja. “Reshuffle kabinet haruslah berdasarkan penilaian yang jelas terkait kinerja para menteri. Melihat kinerja kabinet di enam bulan awal pemerintahan,” kata Arfianto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan apabila Presiden melakukan pergantian ...
Read More »Konflik Ahok – DPRD, TII: Pengelolaan Keuangan Daerah harus Transparan
“Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata peneliti politik TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Sabtu (28/2). Jakarta, The Indonesian Institute menilai konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research