Jakarta – Pemantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan pemberitaan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga bulan terakhir bernada positif. “Secara umum nada pemberitaan selama tiga bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK, nada positif sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang negatif terhadap kinerja mereka,” kata peneliti bidang politik TII Arfianto Purbolaksono melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, ...

Media monitoring yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pemberitaan yang bernada negatif, surat kabar banyak menyoroti isu kenaikan harga BBM. “Isu kenaikan harga BBM bersubsidi mendapatkan nada negatif sebesar 30 persen,” kata peneliti bidang politik TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/2). Dia menjelaskan diurutan kedua, yaitu pemberitaan mengenai pemilihan ...

Pemerintahan Jokowi-JK memasuki seratus hari masa kerjanya. Melihat perjalanan seratus hari kerja sebuah pemerintahan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan seratus hari merupakan langkah awal Pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan janji-janji politiknya sekaligus berupaya menghadirkan perubahan bagi masyarakat. Selama perjalanan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK tidak luput dari perhatian pemberitaan media massa. Penilaian media massa merupakan realitas dari kinerja Pemerintahan Jokowi-JK ...

JAKARTA — Peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis (22/1/2015). Anto menjelaskan ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politk bagi partai pendukung utama pemerintahan,” jelasnya di Jakarta, Kamis (22/1). Anto menjelaskan ...

JAKARTA – Pengamat politik dari The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politk bagi partai pendukung utama pemerintahan,” jelasnya di Jakarta, Kamis (22/1). Anto menjelaskan hal ...

Jakarta – Peneliti bidang politik “The Indonesian Institute” Arfianto Purbolaksono mengatakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis. Anto menjelaskan hal ...

JAKARTA— Peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis (22/1/2015). Anto menjelaskan hal ...

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar kemarin siang. Presiden Joko Widodo seharusnya langsung menarik surat permintaan persetujuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dari DPR begitu KPK mengumumkan penetapan tersangka tersebut. “Ini blunder terbesar Jokowi. Mestinya begitu (Budi Gunawan) ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi langsung menarik surat dari DPR. ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Komisi III DPR semestinya tidak lagi menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) hari ini seandainya Presiden Joko Widodo langsung mengambil langkah tegas. Karena Jokowi seharusnya membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan begitu yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar oleh ...