JAKARTA – Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama. Anggota komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai keberhasilan ini tidak semata upaya menambal kemungkinan defisit APBN 2016, namun menyangkut aspek strategis yang dapat ditindaklanjuti dari segi administrasi pajak. “Basis data ...

Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan keberhasilan Amnesti Pajak menjadi sinyal menguatnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Potensi pajak yang muncul dan sesuai dengan perkiraan awal yakni peserta Amnesti Pajak didominasi oleh wajib pajak pribadi non-UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa program Amnesti Pajak pada tahap pertama telah tepat sasaran,” kata Mukhammad Misbakhin ...

Jakarta: Keraguan dan pesimisme sempat menghinggapi pemerintah kala menjalankan kebijakan amnesti pajak di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun usaha pemerintah ternyata tidak sia-sia. Lihat saja, sampai periode pertama berakhir yakni pada 30 September 2016, amnesti pajak tuai keberhasilan besar. Tidak semata menambal kemungkinan defisit APBN 2016, namun menyangkut aspek strategis yang dapat ditindaklanjuti dari segi administrasi pajak. “Basis ...

JAKARTA, Keberhasilan tax amnesty pada periode pertama, disebut sebagai hasil gotong royong pemerintah dan DPR. Bahkan, Presiden Jokowi turun langsung ke berbagai dalam mensosialisasikan tax amnesty. “Presiden yang bergerak mensosialisasikan tax amnesty telah banyak membantu meningkatkan pemahaman pajak masyarakat. Ini saya sangat apresiasi betul,” ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Humas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikannya, saat mengikuti diskusi The ...

Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan keberhasilan Amnesti Pajak menjadi sinyal menguatnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Potensi pajak yang muncul dan sesuai dengan perkiraan awal yakni peserta Amnesti Pajak didominasi oleh wajib pajak pribadi non-UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa program Amnesti Pajak pada tahap pertama telah tepat sasaran,” kata Mukhammad Misbakhin ...

Untuk membangun Jakarta tak cukup hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perapan peraturan sesuai prosedur standar. Perlu inovasi dan kemampuan manajerial yang mumpuni untuk bisa membangun daerah dengan penduduk mencapai 10 juta orang ini. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI), Profesor Harjono, mengatakan hal itu dalam diskusi di The Indonesian Institute di Tanah Abang, ...

Jakarta – Pakar hukum administrasi negara Profesor Harjono, mengungkapkan dalam membangun Jakarta selama ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurutnya perlu ada inovasi dari seorang pemimpin untuk menjalankan prosedur yang sudah ada. “Saya kira-kira apa mungkin membangun Jakarta kalau modalnya hanya APBD dan prosedur peraturan yang ada? Enggak akan tercapai, gak akan bisa. Karena APBD ...

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Harjono mengungkapkan, membangun Jakarta tidak cukup dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan prosedur. Perlu inovasi dari seorang pemimpin, yakni dari seorang Gubernur DKI Jakarta. “Kira-kira cukup enggak untuk capai tugas itu modalnya APBD dan prosedur? Enggak akan tercapai, enggak akan bisa,” kata Harjono dalam diskusi di The Indonesian Institute, Tanah Abang, ...

JAKARTA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kontribusi tambahan terhadap pengembang reklamasi Teluk Jakarta, sah-sah saja. “Jadi ini inovasi. Sesuatu yang inovasi itu, ketika tidak ada yang dilanggar,” ujar Harjono dalam diskusi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (9/6). Harjono mendasari pandangannya, karena kebijakan yang diambil Ahok, panggilan akrab gubernur DKI ...

JAKARTA – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi izin reklamasi pada sejumlah pengembang dinilai sah-sah saja. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono mengatakan, tidak ada satu hal pun yang melarang reklamasi. “Yang ada (dalam aturan) hanya diatur kalau mau reklamasi, lakukan hal-hal ini. Jadi yang diatur ada syaratnya,” ujar Harjono dalam diskusi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (9/6) ...