Jakarta – Isu perombakan kabinet perlahan mulai meredup. Presiden Joko Widodo dinilai tengah menunggu momentum, untuk melakukan reshuffle jilid kedua.
Momentum tersebut, bisa saja Munaslub Partai Golkar, yang akan digelar Mei mendatang. “Yang ditunggu alasannya, kalau tiba-tiba (reshuffle), tidak ada angin tidak ada hujan Jokowi yang diserang. Alasannya (belum reshuffle) macam-macam, bisa menunggu Golkar (selesai Munaslub),” kata Direktur Populi Center, Usep Ahyar dalam diskusi Reshuffle dan Tata Kelola Kabinet Kerja di Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Usep menambahkan, desakan reshuffle tidak lepas dari perubahan konstalasi politik, dengan masuknya PAN ke Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP4) September 2015. “Bahwa memang politik praktis itu siapa mendapat apa,” imbuhnya.
Meski demikian, Presiden Jokowi diharapkan tidak hanya menjadikan stabilitas politik sebagai tolak ukur yang utama, dalam reshuffle jilid kedua. Raport menteri juga harus menjadi pertimbangan yang utama, jadi tidak sekedar memuaskan partai yang ada dalam KP4.
“Didasari kajian yang baik, menteri yang tidak berkinerja layak di-reshuffle, yang kinerjanya baik tidak perlu di-reshuffle,” ungkapnya.
Adapun selain PAN, Jokowi dianggap perlu memperhatikan Golkar dalam kabinet, yang telah menyatakan dukungannya ke pemerintah. Dengan suara terbanyak kedua setelah PDIP, menurut Usep, Golkar bisa mengubah peta politik di parlemen.
Hal senada juga disampaikan Peneliti bidang Politik The Indonesian Institute, Afrianto Purbolaksono. Dia menilai reshuffle jilid kedua masih menunggu momentum terutama Munaslub Partai Golkar, siapa Ketua Umum yang terpilih nantinya.
Jika Ketum terpilih merupakan sosok yang condong mendukung pemerintah, Afrianto menyarankan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan Golkar masuk dalam kabinet.
Ia menilai kemungkinan Golkar masuk dalam kabinet juga sangat besar. Pasalnya fakta selama ini menunjukkan bahwa Golkar tidak pernah jauh dari lingkaran kekuasaan.
“Golkar bukan parpol yang dalam sejarahnya jauh dari pemerintahan. Golkar akan selalu melekat dalam pemerintahan, kalau saya rasa peluang masuk (kabinet) sangat besar. Apakah menunggu poltik di Golkar (Munaslub) kemungkinan iya,” kata Afrianto.
Masuknya PAN dalam koalisi dan Golkar yang telah mendukung pemerintahan, imbuh Afrianto, telah mempengaruhi kebijakan yang diambil Presiden Jokowi.
Jika selama ini Presiden seakan hanya bergantung suara PDIP sebagai partai yang dominan dalam koalisi, namun dengan masuknya PAN dan dukungan Golkar, Presiden Jokowi bisa lebih leluasa dalam menentukan kebijakan.
Karena suara PAN dan Golkar dapat dijadikan pertimbangan oleh Jokowi. Dengan begitu, kemandirian Presiden bisa semakin terlihat dalam tiap keputusan politiknya.
“Masuknya PAN dan dukungan Golkar akan membuat sedikit gerah dari partai koalisi pendukung lainnya, seperti PKB gestur politiknya seakan gerah dengan kursi menteri desa yang seperti diincar parpol lain,” terangnya.
Selama Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Eropa, JK kerap memanggil beberapa menteri Kabinet Kerja. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah bertemu dengan Wakil Presiden tak ingin membagi isi pertemuan. “Untuk pertemuan ini tidak bisa saya bicarakan,” kata Tjahjo usai bertemu JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu 19 April.
Tak hanya Tjahjo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan juga bertemu dengan JK.
Sebelumnya, beberapa tokoh juga kerap muncul menemui Presiden. Pengusaha Eric Thohir yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Istana disebut akan menggantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Muhammad Lutfi dan pengusaha Arifin Panigoro pun sempat disebut ditawari kursi menteri. Kabar ini dibantah pihak istana maupun Lutfi dan Arifin.
Namun, pihak Istana membantah kabar perombakan kabinet ini. Meski begitu, JK seolah memberi sinyal perombakan akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Persoalan ini sudah dibicarakan lama. Kita tunggu saja. Presiden bisa saja setiap saat melakukan reshuffle,” tegas JK di Washington, Jumat 1 April.
Sumber: Lampost.co