The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa. Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan ...

JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Dia mengatakan korupsi ...

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5 Juni 2018).Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan ...

Jakarta— Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (6/5/2018). Arfianto menekankan, kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan ...

JAKARTA – Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, ...

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, ...

Update Indonesia edisi Mei 2018 mengangkat Laporan Utama tentang Pemanfaatan Utang Oleh Pemerintah Belum Efisien. Isu utang negara sampai saat ini masih menjadi persoalan, dan sejauh mana pemanfaatan utang negara dapat meningkatkan produktifitas dan efektifitas pembangunan perlu dicermati agar defisit APBN tidak terjadi. Di bidang politik, Update Indonesia membahas isu tentang wacana pemerintah mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah ...

Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai, langkah Partai Golkar melalui Majelis Etik Golkar merumuskan aturan kode etik untuk mencegah kader melakukan korupsi (antikorupsi) patut ditiru oleh partai lain. “Langkah Majelis Etik Golkar sangat perlu dilakukan oleh partai lain. Karena hal ini untuk memperbaiki kepercayaan publik yang rendah terhadap parpol,” ujar Arfianto di Jakarta, Kamis (9/5) dikutip dari Antara. Sebelumnya, Majelis ...

JAKARTA – Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono memaparkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengatasi persoalan data pemilih. Persoalan data pemilih selalu terjadi pada tiap penyelenggaraan pemilu. “Agar permasalahan daftar pemilih tidak kembali terulang seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, setidaknya perlu dilakukan beberapa langkah-langkah tepat. Pertama, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri, harus meningkatkan akurasi ...

JAKARTA – Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono memaparkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengatasi persoalan data pemilih. Persoalan data pemilih selalu terjadi pada tiap penyelenggaraan pemilu. “Agar permasalahan daftar pemilih tidak kembali terulang seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, setidaknya perlu dilakukan beberapa langkah-langkah tepat. Pertama, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri, harus meningkatkan akurasi proses ...