The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The June 2018 edition of Indonesia Update raises a main theme on the revision of the Terrorism Act and the Virtue of Deradicalization. This is still a trending issue, as the government has just passed the revision of Law No. 15/2013 on Terrorism. The changes in the Terrorism Act will be discussed in this update. On politics, the Indonesia Update ...

Hasil kajian yang dilakukan lembaga The Indonesian Institute (TII) menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari kalangan swasta atau pengusaha mendominasi Pilkada serentak 2018. “Pada Pilkada 2018 kali ini, kandidat yang berlatar belakang sebagai swasta atau pengusaha mendominasi latar pekerjaan dari berbagai macam latar pekerjaan seluruh calon kepala daerah,” ujar peneliti bidang politik The Indonesian Institute Fadel Basrianto di Jakarta, Selasa. Fadel ...

Jakarta— Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Fadel Basrianto menyimpulkan, demokrasi Indonesia yang masih berbiaya tinggi menjadi sebab Pilkada kerap diisi calon-calon yang berlatar belakang pengusaha. Ini karena pengusaha memiliki modal besar untuk bertarung dalam ‘pasar bebas’ Pilkada. Fadel mengatakan hal ini usai pihaknya mendapati temuan jumlah calon kepala daerah yang berlatar belakang swasta atau pengusaha mencapai 44, 89 persen pada ...

Update Indonesia edisi Juni 2018 mengangkat laporan utama tentang revisi UU Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Isu ini masih marak, dan pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Bagaimana konten perubahan pasal per pasalnya dibahas dalam tulisan ini. Di bidang politik, Update Indonesia membahas dua isu, yakni tentang menghentikan laju persekusi dan teror ...

The May 2018 edition of the Indonesian Update raises a main theme on the Inefficient Debt Utilization by the Government. This issue has become a concern, as debt utilization should improve development productivity and effectiveness in order to avoid state budget deficits from happening. On politics, the Indonesian Update discussed the idea of reinstating DPRDs’ authority to elect regional heads. ...

Jakarta- Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi awak media  di Jakarta, Selasa (5/6/2018) . Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak ...

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa. Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan ...

JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Dia mengatakan korupsi ...

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5 Juni 2018).Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan ...

Jakarta— Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (6/5/2018). Arfianto menekankan, kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan ...