The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal mengevaluasi para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo dan Sandiaga Uno, Sumarjati Arjoso menyebut ini merupakan salah satu solusi mengatasi masalah tahunan yang dialami BPJS yaitu defisit keuangan. “Peserta non-PBI banyak yang nunggak tapi nyatanya masalah PBI yang ...

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf bidang kesehatan Hasbullah Thabrany mengungkapkan beragam cara untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya ialah menggunakan cukai rokok untuk menambal defisit.  “Kalau soal kemungkinan, mungkin. Tempuran politiknya yang mesti kita mainkan. Itu (opsi cukai rokok) hanya salah satu. Masih banyak sumber dana lain yang bisa dimobilisir untuk membiayai kesehatan kita ...

Update Indonesia edisi  Januari  2019 mengetengahkan laporan utama mengenai stunting dan beban keuangan BPJS kesehatan. Tema ini sangat aktual mengingat persoalan BPJS kesehatan yang tidak kunjung selesai ternyata berelasi dengan persoalan stunting di Indonesia. Stunting dapat terdeteksi pada usia dua tahun, dan menurut penulis diperkirakan bisa menjadi investasi jangka panjang bengkaknya pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di bidang ...

Peneliti hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan caleg penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk terpilih dibandingkan dengan caleg lainnya dalam Pemilu 2019. “Semuanya berpeluang, ada semangat yang berbeda yang diperjuangkan caleg disabilitas,” kata Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertajuk Hak Memilih dan Dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis. Namun yang harus diperhatikan adalah ...

Fadli Ramadhanil, Peneliti Hukum Perludem, menuturkan bahwa pemberian hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental kembali menjadi diskursus di ruang-ruang publik dan ada banyak pandangan soal keputusan ini tapi sayangnya banyak stakeholder kepemiluan baik KPU maupun pemerintah belum menjelaskan cara pandang terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental secara utuh. Kendati demikian, menurut Fadli yang paling dominan sebetulnya dalam perjuangan pemenuhan hak pilih para penyandang ...

The November-December 2018 of the Indonesian Update raises the main theme on the four years of the performance of the Joko Widodo (Jokowi) and Jusuf Kalla (JK) administration. The main theme includes the improvement and upholding of human rights under the Jokowi and JK adminstration. In this era, the upholding of human rights has not been a priority. Nevertheles, there ...

Di tengah maraknya tahun politik di 2018 ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ikut berkontribusi dalam mengangkat dan menanggapi isu-isu kebijakan yang kami nilai penting untuk dianalisis lebih jauh sebagai bagian dari isu-isu yang ramai dibicarakan oleh publik dalam publikasi tahunan kami, INDONESIA 2018. Tahun ini, kami mengangkat lima topik yang meliputi aspek politik, Hak Asasi ...

Economic Freedom — the ability to own property and trade freely —  is a key component of prosperity. This is demonstrated by the Economic Freedom of the World Report, the Index of Economic Freedom, and the Ease of Doing Business Report. These rankings provide an image of the status of economic policy within the country. However, Atlas Network’s partner — The Indonesian Institute, Center ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2018 secara umum mengangkat 4 tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Laporan Utama mengangkat tema sejauh mana pemajuan dan penegakan HAM di masa kepemimpinan Jokowi-JK selama 4 tahun. Di era Jokowi-JK penegakan dan pemenuhan HAM memang belum menjadi prioritas. Namun, terdapat sejumlah catatan yang sudah dilaksanakan dan patut diapresiasi, yakni terkait isu ...

Berita menggembirakan datang dari Kantor Wapres 22 Oktober 2018 lalu. Pemerintah mengakui ada kesalahan metode dalam menghitung produksi beras Nasional. Ironisnya kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 1997. Kata Jusuf Kala setiap tahun produksi beras seolah-olah naik terus, padahal lahan berkurang 1,5 persen. Sebuah kesalahan yang berulang sejak Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden RI. Dalam press release, diakui untuk tahun ...