The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Rifqi Rachman memperkirakan silaturahmi politik yang terjadi Rabu hari ini, antara Megawati-Prabowo dan Surya Paloh-Anies Baswedan, berkaitan dengan Pemilu 2024. “Pertemuan tersebut sebagai bagian dari gerilya silaturahmi politik menuju Pemilu 2024, yang sudah mulai ramai dengan wacana mengenai para kandidat calon presiden yang potensial,” kata Rifqi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Dia memperkirakan ...

Tarik ulur sikap sejumlah partai politik eks Koalisi Indonesia Adil Makmur terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih terus berlanjut. Beberapa partai seperti PAN, Gerindra dan Demokrat belum secara tegas menentukan sikapnya apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau mengambil peran oposisi. Menurut pengamat politik dari The Indonesian Institute Rifqi Rachman sampai saat ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang paling jelas bersikap menjadi oposisi. “Mungkin yang paling terang dalam bersikap ...

Program kartu pra kerja (KpK) diharap selaras dengan program kementerian.  Sebab,  besaran alokasi anggaran untuk program KpK  yang disiapkan Pemerintah Pusat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ( RAPBN ) 2020 dalam bentuk belanja sosial hanya  Rp10,3 triliun. Wacana tersebut bertujuan untuk menekan angka pengangguran. Dengan besaran anggaran yang bersumber dari APBN seperti itu, menurut Peneliti Sosial The Indonesia ...

Peneliti Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research Vunny Wijaya, mengatakan wacana Kartu Pra Kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengerucut untuk diimplementasikan. Namun, kata dia, beberapa hal perlu diperhatikan, salah satunya harus selaras dengan berbagai program kerja berbagai kementerian. Misalnya, dalam meningkatkan investasi, meningkatkan jumlah wirausaha, dan lain sebagainya. “Kini Indonesia juga menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, di mana perusahaan menuntut ...

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah memandang Presiden Joko Widodo perlu bersikap lebih tegas terkait dengan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Naswedan. “Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas,” kata Aulia saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (20/7). Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu tiga bulan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ...

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah memandang perlu Presiden RI Jokowi bersikap lebih tegas terkait dengan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Naswedan. Pemberian waktu tambahan 3 bulan kepada polisi dinilai upaya ulur waktu untuk pudarkan ingatan kolektif publik terhadap kasus ini. “Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas,” kata Aulia dihubungi ...

Direktur The Indonesia Institute Adinda T Muchtar berharap kepada pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin dalam kabinetnya nanti tidak bias gender. Menurut Adinda, representasi perempuan mesti proporsional dalam kabinet Jokowi Jilid II itu. “Perhatikan juga persentase gender. Buat saya lebih banyak juga partisipasi perempuan sangat penting,” ucap Adinda dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7) malam. Adinda tidak ...

Suara.com – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai program pemerintah Joko Widodo – Maruf Amin lima tahun kedepan yang terangkum dalam pidato Jokowi bertajuk Visi Indonesia harus dilandasi dengan prinsip terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Sebab, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Adinda menilai pidato ...

Partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta tidak tergoda untuk bergabung ke pemerintah. Perjuangan parpol tidak harus berada di kabinet. Menjadi oposisi dinilai lebih terhormat. Tanpa kritik, pemerintah tak ada yang mengontrol. Akibatnya demokrasi tidak berjalan baik. “Partai-partai politik di kubu 02, hendaknya tidak tergoda pada wacana masuk ke kabinet. Karena perjuangan partai-partai politik selama pemilu presiden adalah perjuangan ...

Kondisi nilai tukar rupiah saat ini tidak lagi efisien sebagai alat pembayaran. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih Ekonom Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) menggantikan Mirza Adityaswara. Dengan keputusan tersebut, wacana redenominasi rupiah dinilai layak dikaji ulang guna meningkatkan efektivitas nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp 14 ribu-an ...