Author Archives: The Indonesian Institute

Program KpK Diharap Selaras dengan Program Kementerian

Program kartu pra kerja (KpK) diharap selaras dengan program kementerian.  Sebab,  besaran alokasi anggaran untuk program KpK  yang disiapkan Pemerintah Pusat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ( RAPBN ) 2020 dalam bentuk belanja sosial hanya  Rp10,3 triliun. Wacana tersebut bertujuan untuk menekan angka pengangguran. Dengan besaran anggaran yang bersumber dari APBN seperti itu, menurut Peneliti Sosial The Indonesia ...

Read More »

Jokowi Diminta Perhatikan Hal Ini untuk Implementasi Kartu Pra Kerja

Peneliti Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research Vunny Wijaya, mengatakan wacana Kartu Pra Kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengerucut untuk diimplementasikan. Namun, kata dia, beberapa hal perlu diperhatikan, salah satunya harus selaras dengan berbagai program kerja berbagai kementerian. Misalnya, dalam meningkatkan investasi, meningkatkan jumlah wirausaha, dan lain sebagainya. “Kini Indonesia juga menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, di mana perusahaan menuntut ...

Read More »

Peneliti: Presiden harus lebih tegas terkait kasus Novel

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah memandang Presiden Joko Widodo perlu bersikap lebih tegas terkait dengan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Naswedan. “Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas,” kata Aulia saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (20/7). Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu tiga bulan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ...

Read More »

Peneliti: Penambahan Waktu 3 Bulan Untuk Tuntaskan Kasus Novel Upaya Ulur Waktu…

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah memandang perlu Presiden RI Jokowi bersikap lebih tegas terkait dengan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Naswedan. Pemberian waktu tambahan 3 bulan kepada polisi dinilai upaya ulur waktu untuk pudarkan ingatan kolektif publik terhadap kasus ini. “Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas,” kata Aulia dihubungi ...

Read More »

Susun Kabinet, Jokowi-Ma’ruf Diminta Sensitif Gender

Direktur The Indonesia Institute Adinda T Muchtar berharap kepada pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin dalam kabinetnya nanti tidak bias gender. Menurut Adinda, representasi perempuan mesti proporsional dalam kabinet Jokowi Jilid II itu. “Perhatikan juga persentase gender. Buat saya lebih banyak juga partisipasi perempuan sangat penting,” ucap Adinda dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7) malam. Adinda tidak ...

Read More »

TII Kritik Pidato Visi Indonesia Jokowi, Harus Ditambah Perlindungan HAM

Suara.com – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai program pemerintah Joko Widodo – Maruf Amin lima tahun kedepan yang terangkum dalam pidato Jokowi bertajuk Visi Indonesia harus dilandasi dengan prinsip terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Sebab, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Adinda menilai pidato ...

Read More »

Parpol Kubu Prabowo-Sandiaga Diminta Tetap Kontrol Pemerintah

Partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta tidak tergoda untuk bergabung ke pemerintah. Perjuangan parpol tidak harus berada di kabinet. Menjadi oposisi dinilai lebih terhormat. Tanpa kritik, pemerintah tak ada yang mengontrol. Akibatnya demokrasi tidak berjalan baik. “Partai-partai politik di kubu 02, hendaknya tidak tergoda pada wacana masuk ke kabinet. Karena perjuangan partai-partai politik selama pemilu presiden adalah perjuangan ...

Read More »

Wacana Redenominasi Rupiah Dinilai Perlu Dikaji Ulang BI

Kondisi nilai tukar rupiah saat ini tidak lagi efisien sebagai alat pembayaran. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih Ekonom Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) menggantikan Mirza Adityaswara. Dengan keputusan tersebut, wacana redenominasi rupiah dinilai layak dikaji ulang guna meningkatkan efektivitas nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp 14 ribu-an ...

Read More »

Keputusan koalisi jangan berdasarkan hasrat berkuasa semata

Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman mengatakan keputusan partai politik bergabung dengan pemerintah tidak boleh berdasarkan hasrat ingin berkuasa semata. “Jangan sampai keputusan parpol untuk bergabung dalam pemerintahan hanya didasari hasrat kekuasaan,” kata Rifqi dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia menegaskan partai yang memutuskan bergabung dengan pemerintah dengan hanya semata-mata mengejar kekuasaan, akan berbahaya. Selain itu dapat dimaknai sebagai ...

Read More »

Menguji Nyali BI Turunkan Suku Bunga Acuan

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dendy Indrawan menyatakan jika melihat indikator secara sisi eksternal Bank Central Amerika Serikat (AS) The Fed seakan memperlihatkan signal positif dengan berencana menurunkan Fed Fund Rate. Sementara dari sisi internal diharapkan Bank Indonesia (BI) berani mengambil langkah menurunkan suku bunga acuan yang akan mendongkrak pertumbuhan sektor riil. “Meski diturunkan. Tingkat suku bunga kita masih ...

Read More »