The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Update Indonesia edisi Maret 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harapannya, arah politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal pembentukannya. Undang-undang ini harusnya mampu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Bukannya malah menjadi alat untuk merepresi kebebasan berpendapat ...

The February 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the proposed dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). KASN as a non-structural institution (LNS) is tasked with overseeing the implementations of the merit system in ASN policy and management. The enforcement of the merit system through KASN has received a lot of ...

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto dalam diskusi ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto, Kamis (25/2). Dia ...

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz menyarankan agar DPR dan pemerintah tidak langsung mengambil keputusan untuk tidak membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu namun terlebih dahulu meminta masukan dan pendapat dari para ahli, akademisi, dan masyarakat. “Sebaiknya DPR dan pemerintah tidak langsung menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu namun terlebih dahulu meminta pendapat ahli, ...

Hari, tanggal     :  Kamis, 25 Februari 2021 Waktu                 :  14.00 – 16.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Nasib UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia”   Polemik tentang revisi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum (Pemilu) bergulir setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyetujui 33 RUU serta 5 ...

Dinasti politik terjadi hampir seluruh aspek pemerintahan di Indonesia, termasuk Partai Politik. Di lain tempat, dinasti politik justru dianggap lumrah, sehingga janggal apabila pemerintahan bertransformasi menjadi lebih terbuka. Mengapa, dari kondisi yang bertentangan itu, dinasti politik masih ada di sebagian sendi kehidupan politik di Indonesia? Selain itu, mengapa sistem pemerintahan yang terbuka saat ini malah membiarkan dinasti berkembang? Untuk membahas ...

Aksi afirmatif melalui penerapan kuota gender memang berhasil mendorong keterlibatan perempuan dalam partai politik. Namun, apakah persoalan representasi perempuan hanya berhenti di soal kuantitas? Bagaimana praktik keterlibatan perempuan ini berlangsung melalui kacamata yang lebih substantif? Edisi perdana Democracy Talks dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Parpol Inklusif, Relevan dan Responsif menghadirkan Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar dan Direktur Eksekutif Droupadi, ...

Update Indonesia edisi Februari 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN sebagai lembaga non-struktural (LNS) bertugas untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penegakan sistem merit melalui KASN banyak direspons positif oleh ASN yang mengalami tindakan sewenang-wenang. Terlebih, iklim birokrasi Indonesia memang masih rawan tindak korupsi dan jual beli ...

Awal Februari 2021, dinamika politik nasional kembali menghangat. Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pemicunya. Sejumlah fraksi yang merupakan representasi partai politik di DPR terbelah ketika membahas wacana revisi tersebut. Namun, dalam perjalanannya, semangat untuk memperbaiki aturan Pemilu harus kandas setelah Pemerintah menolak untuk melakukannya. Fraksi-fraksi di ...