The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pada Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda empat tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Penundaan itu dilakukan melalui Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret. KPU lantas menghentikan sementara tahapan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (mutarlih). ...

Ancaman dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada warganet yang melontarkan kritik menghadirkan kesadaran bahwa upaya pembungkaman kebebasan berekspresi masih menjadi soal yang nyata. Cuitan tertanggal 4 Agustus tersebut memang telah dihapus oleh akun twitter Kemenkes. Akan tetapi, persoalan ancaman dan aduan atas kritik tetap saja memunculkan kekhawatiran banyak kalangan. Lantas, kebebasan berekspresi di dunia digital seakan tidak terlepas dari tindak pengintaian. ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fleksibilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan Pilkada 2020 diharapkan bisa diterapkan juga pada tahapan pilkada lainnya pada masa pandemi Covid-19. Penerapan hal tersebut dinilai dapat menunjukkan kesungguhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan protokol kesehatan. “Fleksibilitas semacam ini juga bisa diterapkan pada tahapan Pilkada lain yang berpotensi memunculkan kerumunan. Misalnya, rapat pleno ...

Presiden bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa Pemerintah memilih untuk memfokuskan diri dalam mengurus pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karenanya, mereka mencabut banding, dan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas kasus pemblokiran internet di Papua pada tahun 2019. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan pelambatan dan pemblokiran internet yang dilakukan Pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum. Selain perihal ...

Setelah mengalami dialog yang cukup panjang, pihak-pihak yang berkepentingan pada Pemilihan Kepala Daerah akhirnya memutuskan untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember mendatang. Penyesuaian tentu diperlukan untuk menerapkan agenda ini di masa pandemi, termasuk pada soal metode berkampanye. Oleh karena itu, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Rifqi Rachman, menulis kajian kebijakan yang membahas soal kampanye daring pada penyelenggaraan ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai perlu menghadirkan larangan serta sanksi kepada para peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan dalam rancangan Peraturan KPU Pilkada tentang kondisi bencana non-alam. Hal tersebut disebut dapat dilakukan karena melihat sejumlah aturan terkait Pilkada yang sudah ada. “KPU perlu menghadirkan larangan disertai sanksi kepada para peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan di ...

Potensi Ruang Bebas Tanpa Kesetaraan Setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020 (PKPU 5/2020) diundangkan, tahapan lanjutan Pilkada pun secara legal kembali terlaksana per 15 Juni lalu. Saat masih diformulasikan, rancangan PKPU 5/2020 ini menghadirkan banyak dialog baik dari penyelenggara, pemerintah, maupun DPR. Salah satu perbincangan yang sempat terlontar ...

Pada 13 Mei 2020 lalu, dilaksanakan konferensi pers secara daring melalui kanal resmi BNPB Indonesia di platform YouTube dengan tajuk Dua Bulan Gugus Tugas. Konferensi pers dihadiri Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Widodo Muktiyo, yang memberikan sejumlah pernyataan. Mulai dari kondisi masyarakat yang dikatakan sudah tenang dan paham dalam merespon pandemi, isu mudik, hingga ...

Beredarnya surat kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat yang memutuskan penundaan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 30 Maret lalu, telah memunculkan perbincangan publik baru di tengah masa pandemi corona. Tiga alternatif penundaan pun sudah mulai diajukan sebagai kelanjutan dari keputusan itu. Di sisi lain, kondisi daerah pun sudah seperti setabuh sepenarian dengan keputusan penundaan, sebab penyebaran virus ini terus ...

Jakarta, 20 Maret 2020. Salah satu penyebab terseok-seoknya pemerintah pusat dalam menangani virus Covid19 ada di soal praktik komunikasi pemerintah pusat yang dilakukan pada publik. Respon yang tidak serius, bahkan tanpa adanya opsi kebijakan yang disampaikan pada khalayak pada waktu sebelumnya lantas berimbas pada angka fatality rate corona yang mencapai angka 8 persen di Indonesia. Fatality rate di Indonesia bahkan ...