The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi yang pemenuhannya wajib dilaksanakan negara. Namun ternyata, pergeseran model berekspresi ke ruang digital belum diakomodasi sebagai suatu bentuk penyampaian pendapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Policy Assessment tahun 2021, Peneliti Bidang Politik TII Rifqi Rachman mengkaji persoalan itu. Dapat dikatakan bahwa kajian kebijakan ini bertujuan agar pengaturan kemerdekaan ...

Dengan adanya catatan buruk dari desain keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di 2019, muncul sejumlah suara dari beberapa pihak yang mengusulkan perubahan pada model keserentakan Pemilu ke depan. Catatan buruk itu, misalnya, berupa kertas suara yang dianggap pemilih terlalu banyak hingga persoalan bobot kerja yang menyebabkan sejumlah penyelenggara ad hoc meninggal dunia. Pewacanaan terhadap alternatif model keserentakaan pemilihan ini bahkan tidak ...

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan kembali dimulai pada Masa Sidang V di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Masa sidang ini akan berlangsung dari tanggal 6 Mei hingga 16 Juli 2021. Sebelumnya, proses pembahasan RUU PDP sudah sempat diperpanjang hingga tiga kali masa persidangan pasca Rapat Kerja (Raker) yang dilaksanakan pada 25 Februari ...

TEMPO.CO, Jakarta – Sudah tahukah bagaimana cara kerja polisi siber atau polisi virtual itu? Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam dunia siber di Indonesia, pada Kamis, 25 Februari 2021 lalu. Peluncuran tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya ...

Senin ini memasuki pekan ketiga dari operasionalisasi virtual police di Indonesia, sejak aktivasinya yang dilakukan pada 19 Februari 2021 lalu. Setelah lebih kurang 18 hari menjalankan tugas, “hasil kerja” entitas ini ditandai dengan adanya 21 akun media sosial yang telah diberi peringatan melalui direct message, karena diduga melakukan ujaran yang mengandung SARA. Laporan kerja tersebut disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, ...

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengaktifkan virtual police menuai kritik. Virtual police itu dimaksudkan untuk memantau ujaran kebencian di dunia maya. “Jadi nanti, kalau ada ujaran-ujaran kebencian di media sosial, aplikasi ini akan mengenali dan segera mengirim peringatan kepada pemilik akun,” kata Listyo Sigit dalam wawancara dengan Koran Tempo, Senin, 22 Februari 2021. Namun, sejumlah pihak merasa dengan ...

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan kepolisian tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan masyarakat di ruang digital atau dunia maya dengan kehadiran virtual police (polisi virtual). “Saya rasa kita tidak mengekang ya. Kita tidak membatasi. Wong semua orang ngomong boleh kok,” kata Argo di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021. Argo mengatakan polisi justru ...

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md telah membentuk dua tim khusus untuk menindaklanjuti wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terkait hal ini, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Rifqi Rachman mengatakan upaya ini patut diapresiasi. Namun, ini memperjelas arah pemerintah terhadap UU ITE. “Keberadaan dua sub-tim ini memperjelas ...

Jakarta: Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman mengapresiasi pembentukan tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim kajian diingatkan untuk membuka akses informasi pada setiap kegiatannya. “Jika rencana kerja tim kajian UU ITE selama tiga bulan ke depan disediakan, pengawasan secara kontinu dari masyarakat dapat dilakukan,” kata Rifqi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman menilai pemerintah tengah berusaha untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) tanpa harus mengajukan revisi ke DPR. Hal itu terlihat dengan keberadaan dua subtim dalam Tim Kajian UU ITE yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Keberadaan dua ...