Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Rifqi Rachman

Virtual Police: Mengawasi Sang Pengawas

Senin ini memasuki pekan ketiga dari operasionalisasi virtual police di Indonesia, sejak aktivasinya yang dilakukan pada 19 Februari 2021 lalu. Setelah lebih kurang 18 hari menjalankan tugas, “hasil kerja” entitas ini ditandai dengan adanya 21 akun media sosial yang telah diberi peringatan melalui direct message, karena diduga melakukan ujaran yang mengandung SARA. Laporan kerja tersebut disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, ...

Read More »

3 Kritik terhadap Rencana Kapolri Listyo Sigit Membuat Virtual Police

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengaktifkan virtual police menuai kritik. Virtual police itu dimaksudkan untuk memantau ujaran kebencian di dunia maya. “Jadi nanti, kalau ada ujaran-ujaran kebencian di media sosial, aplikasi ini akan mengenali dan segera mengirim peringatan kepada pemilik akun,” kata Listyo Sigit dalam wawancara dengan Koran Tempo, Senin, 22 Februari 2021. Namun, sejumlah pihak merasa dengan ...

Read More »

Bentuk Virtual Police, Polri Sebut Tak Kekang Kebebasan di Dunia Maya

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan kepolisian tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan masyarakat di ruang digital atau dunia maya dengan kehadiran virtual police (polisi virtual). “Saya rasa kita tidak mengekang ya. Kita tidak membatasi. Wong semua orang ngomong boleh kok,” kata Argo di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021. Argo mengatakan polisi justru ...

Read More »

Pengamat soal Tim Kajian UU ITE: Libatkan Semua Pihak Bahas Pasal Karet

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md telah membentuk dua tim khusus untuk menindaklanjuti wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terkait hal ini, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Rifqi Rachman mengatakan upaya ini patut diapresiasi. Namun, ini memperjelas arah pemerintah terhadap UU ITE. “Keberadaan dua sub-tim ini memperjelas ...

Read More »

Tim Kajian UU ITE Diminta Libatkan Publik

Jakarta: Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman mengapresiasi pembentukan tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim kajian diingatkan untuk membuka akses informasi pada setiap kegiatannya. “Jika rencana kerja tim kajian UU ITE selama tiga bulan ke depan disediakan, pengawasan secara kontinu dari masyarakat dapat dilakukan,” kata Rifqi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, ...

Read More »

Pemerintah Dinilai Tak Berniat Ajukan Revisi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman menilai pemerintah tengah berusaha untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) tanpa harus mengajukan revisi ke DPR. Hal itu terlihat dengan keberadaan dua subtim dalam Tim Kajian UU ITE yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Keberadaan dua ...

Read More »

Catatan pada Tren Prolegnas Prioritas

Badan Legislasi (Baleg) telah menyetujui 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 (DPR RI, 2021). Tentu, banyak pro dan kontra yang datang dari sejumlah anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada susunan RUU yang ada di daftar tersebut. Konfigurasi dalam RUU prioritas itu juga belum disahkan saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III di Kamis ...

Read More »

Quo Vadis Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Walau pemungutan suara bukanlah akhir dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, memberi sedikit ucapan selamat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) rasanya tidak berlebihan juga untuk dilontarkan. Sebab, agenda Pilkada 2020 telah menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemenuhan hak elektoral warga negara dalam kondisi luar biasa untuk masa yang akan datang. Dengan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menyeruak sejak awal ...

Read More »

Nasib Kebebasan Berekspresi dalam Ruang Digital

Semaraknya pemaknaan kita pada ruang digital, yang dianggap sebagai medium berekspresi secara bebas, rasanya harus kembali direnungkan. Isu-isu yang menyasar hak-hak digital kita sebagai pengguna internet semakin mengemuka belakangan ini. Misalnya saja kasus pemadaman koneksi internet yang terjadi di India, atau pembatasan konten-konten kritis yang menyasar pada kekuasaan monarki di Thailand (internetshutdowns.in, 2020; dw.com, 18/10). Dengan kenyataan bahwa arus lintas ...

Read More »

Empat Negara Ini Batasi Warganya Berekspresi di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang memungkinkan pemblokiran akun media sosial penyebar hoaks. Rencana ini disampaikan Kominfo pada Senin, 19 Oktober 2020. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan aturan ini terbit karena maraknya informasi hoaks seputar Covid-19. Dengan begitu pemerintah dinilai perlu mengontrol arus informasi yang tersebar di tengah ...

Read More »