Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Rifqi Rachman

KPU Diharapkan Terapkan Fleksibilitas di Tahapan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fleksibilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan Pilkada 2020 diharapkan bisa diterapkan juga pada tahapan pilkada lainnya pada masa pandemi Covid-19. Penerapan hal tersebut dinilai dapat menunjukkan kesungguhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan protokol kesehatan. “Fleksibilitas semacam ini juga bisa diterapkan pada tahapan Pilkada lain yang berpotensi memunculkan kerumunan. Misalnya, rapat pleno ...

Read More »

Merawat Kekhawatiran pada Potensi Pemblokiran Internet

Presiden bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa Pemerintah memilih untuk memfokuskan diri dalam mengurus pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karenanya, mereka mencabut banding, dan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas kasus pemblokiran internet di Papua pada tahun 2019. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan pelambatan dan pemblokiran internet yang dilakukan Pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum. Selain perihal ...

Read More »

Policy Assessment – Meninjau Metode Berkampanye Daring Dalam Pilkada

Setelah mengalami dialog yang cukup panjang, pihak-pihak yang berkepentingan pada Pemilihan Kepala Daerah akhirnya memutuskan untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember mendatang. Penyesuaian tentu diperlukan untuk menerapkan agenda ini di masa pandemi, termasuk pada soal metode berkampanye. Oleh karena itu, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Rifqi Rachman, menulis kajian kebijakan yang membahas soal kampanye daring pada penyelenggaraan ...

Read More »

KPU Perlu Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai perlu menghadirkan larangan serta sanksi kepada para peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan dalam rancangan Peraturan KPU Pilkada tentang kondisi bencana non-alam. Hal tersebut disebut dapat dilakukan karena melihat sejumlah aturan terkait Pilkada yang sudah ada. “KPU perlu menghadirkan larangan disertai sanksi kepada para peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan di ...

Read More »

Kampanye Digital dalam Pilkada 2020

Potensi Ruang Bebas Tanpa Kesetaraan Setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020 (PKPU 5/2020) diundangkan, tahapan lanjutan Pilkada pun secara legal kembali terlaksana per 15 Juni lalu. Saat masih diformulasikan, rancangan PKPU 5/2020 ini menghadirkan banyak dialog baik dari penyelenggara, pemerintah, maupun DPR. Salah satu perbincangan yang sempat terlontar ...

Read More »

Dua Bulan Gugus Tugas: Mencermati Pernyataan Kemkominfo

Pada 13 Mei 2020 lalu, dilaksanakan konferensi pers secara daring melalui kanal resmi BNPB Indonesia di platform YouTube dengan tajuk Dua Bulan Gugus Tugas. Konferensi pers dihadiri Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Widodo Muktiyo, yang memberikan sejumlah pernyataan. Mulai dari kondisi masyarakat yang dikatakan sudah tenang dan paham dalam merespon pandemi, isu mudik, hingga ...

Read More »

Pilkada Diantara Titik Penyebaran Kasus Corona

Beredarnya surat kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat yang memutuskan penundaan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 30 Maret lalu, telah memunculkan perbincangan publik baru di tengah masa pandemi corona. Tiga alternatif penundaan pun sudah mulai diajukan sebagai kelanjutan dari keputusan itu. Di sisi lain, kondisi daerah pun sudah seperti setabuh sepenarian dengan keputusan penundaan, sebab penyebaran virus ini terus ...

Read More »

Masa Pandemi Memerlukan Komunikasi Publik yang Baik

Jakarta, 20 Maret 2020. Salah satu penyebab terseok-seoknya pemerintah pusat dalam menangani virus Covid19 ada di soal praktik komunikasi pemerintah pusat yang dilakukan pada publik. Respon yang tidak serius, bahkan tanpa adanya opsi kebijakan yang disampaikan pada khalayak pada waktu sebelumnya lantas berimbas pada angka fatality rate corona yang mencapai angka 8 persen di Indonesia. Fatality rate di Indonesia bahkan ...

Read More »

Desain Aman PDIP di Gelombang Pertama Pengusungan Bakal Calon Kepala Daerah 2020

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergerak taktis sedari dini dengan mengumumkan nama-nama yang diusung dalam kontestasi Pilkada 2020 mendatang. Pengumuman yang  dilakukan pada Rabu pekan lalu menghasilkan 98 nama dari 49 daerah yang turut melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pengumuman ini adalah gelombang pertama yang akan diikuti dengan pengumuman daerah lainnya. Sosok petahana ...

Read More »

Pengerahan nelayan Pantura berpotensi picu konflik horizontal

– Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII) Rifqi Rachman mengatakan pengerahan nelayan Pantura ke Natuna berpotensi memunculkan konflik horizontal di wilayah itu. “Nelayan Natuna menolak wacana pengiriman nelayan pantura untuk melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara. Alih-alih berupaya menguatkan nelayan lokal, salah satu alternatif yang muncul dari Jakarta itu justru berpotensi menghadirkan permasalahan horizontal di sana,” ujar Rifqi di Jakarta, Rabu. ...

Read More »