Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Rifqi Rachman

Quo Vadis Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Walau pemungutan suara bukanlah akhir dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, memberi sedikit ucapan selamat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) rasanya tidak berlebihan juga untuk dilontarkan. Sebab, agenda Pilkada 2020 telah menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemenuhan hak elektoral warga negara dalam kondisi luar biasa untuk masa yang akan datang. Dengan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menyeruak sejak awal ...

Read More »

Nasib Kebebasan Berekspresi dalam Ruang Digital

Semaraknya pemaknaan kita pada ruang digital, yang dianggap sebagai medium berekspresi secara bebas, rasanya harus kembali direnungkan. Isu-isu yang menyasar hak-hak digital kita sebagai pengguna internet semakin mengemuka belakangan ini. Misalnya saja kasus pemadaman koneksi internet yang terjadi di India, atau pembatasan konten-konten kritis yang menyasar pada kekuasaan monarki di Thailand (internetshutdowns.in, 2020; dw.com, 18/10). Dengan kenyataan bahwa arus lintas ...

Read More »

Empat Negara Ini Batasi Warganya Berekspresi di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang memungkinkan pemblokiran akun media sosial penyebar hoaks. Rencana ini disampaikan Kominfo pada Senin, 19 Oktober 2020. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan aturan ini terbit karena maraknya informasi hoaks seputar Covid-19. Dengan begitu pemerintah dinilai perlu mengontrol arus informasi yang tersebar di tengah ...

Read More »

Rencana Kominfo Blokir Akun Media Sosial Bakal Memberangus Keragaman Pendapat

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersiap untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk pemblokiran akun media sosial penyebar hoaks. Rencana ini dikritik karena berpotensi memberangus alias membredel keragaman pendapat di masyakat. “Yang justru menghidupkan demokrasi,” kata peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020. Rencana penerbitan Permen ...

Read More »

Kominfo Mau Blokir Media Sosial? Peneliti Singgung Peretasan Akun Epidemiolog UI

TEMPO.CO, Jakarta -Rencana penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika termasuk wacana blokir media sosial, menuai kritikan. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan Permen Kominfo ini terhadap kebebasan berekspresi warga negara di dunia maya. “Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Catatan yang ada memang memvalidasi hal tersebut,” kata Rifqi dalam keterangan ...

Read More »

Larang Kerumunan di Pilkada, TII: Penyelenggara Harus Berani dan Tegas

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana COVID-19. Aturan ini mulai dikeluarkan pada 23 September 2020. Menyikapi perbaikan itu, peneliti bidang politik The Indonesian Institute (TII), Rifqi Rachman mengapresiasi langkah KPU yang ...

Read More »

Desak Pilkada Ditunda, TII Minta Penyelenggara Pertimbangkan Nyawa Rakyat

JAKARTA – Desakan agar penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember terus mengemuka dari berbagai kalangan. Permintaan itu dilatari karena kian meningkatnya kasus Covid-19 dan maraknya kerumunan massa selama tahapan pilkada yang telah melanggar protokol kesehatan. Pada Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda empat tahapan Pilkada 2020 melalui Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. ...

Read More »

Bahaya Pilkada

JAKARTA – Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bersikukuh menggelar pilkada serentak 9 Desember mendatang meski telah mendapat banyak masukan penundaan dari berbagai kalangan. Pada saat Covid-19 yang belum terkendali, gelaran pilkada sejatinya menyimpan bahaya besar. Dari hari ke hari, virus corona terbukti makin mudah menjangkiti masyarakat. Regulasi dan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai langkah antisipasi, nyatanya tidak banyak berfungsi ...

Read More »

Protokol Kesehatan Marak Dilanggar, TII Desak Pilkada 2020 Ditunda

JAKARTA – Desakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kian bergaung. Terlebih lagi dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 dalam proses tahapan pilkada, penyelenggaraan kontestasi tersebut dinilai memunculkan kekhawatiran penularan virus Corona yang semakin meluas. Pusat riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII) mengamati bahwa protokol kesehatan hanya menjadi legitimasi keberlanjutan Pilkada 2020 di tengah ancaman Covid-19. Sebab, protokol tersebut tidak ...

Read More »

Mendesak (Kembali) Penundaan Pilkada 2020

Pada Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda empat tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Penundaan itu dilakukan melalui Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret. KPU lantas menghentikan sementara tahapan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (mutarlih). ...

Read More »