Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Masa Pandemi Memerlukan Komunikasi Publik yang Baik

Jakarta, 20 Maret 2020. Salah satu penyebab terseok-seoknya pemerintah pusat dalam menangani virus Covid19 ada di soal praktik komunikasi pemerintah pusat yang dilakukan pada publik. Respon yang tidak serius, bahkan tanpa adanya opsi kebijakan yang disampaikan pada khalayak pada waktu sebelumnya lantas berimbas pada angka fatality rate corona yang mencapai angka 8 persen di Indonesia. Fatality rate di Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu yang tertinggi saat ini.

“Akhirnya beberapa waktu terakhir pemerintah pusat hanya melakukan tambal sulam dalam merespon isu corona yang terus berjalan dan secara gradual meningkat,” jelas Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Rifqi Rachman, dalam keterangan tertulisanya. Kegiatan seremonial yang beberapa kali dilakukan belakangan ini semakin menciptakan tanda tanya besar. Sebab informasi yang bersifat didaktis menjadi tersingkirkan oleh hal-hal seremonial tersebut.

“Di sinilah imbasnya terlihat, ketika informasi publik tidak disampaikan secara tepat, masyarakat sebagai sasaran dari penyampaian informasi pun menjadi sulit untuk menangkap urgensinya,” jelas Rifqi, “sehingga tak ayal masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan untuk membatasi interaksi sosialnya sehari-hari.”

“Hal tersebut justru menjadi kontraproduktif dengan tujuan pemerintah untuk menekan angka persebaran virus ini lebih luas,” lanjutnya. Oleh karena itu, penyampaian informasi publik menjadi penting untuk bersifat didaktis serta tegas. Agar masyarakat paham urgensi serta tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan pada hari-hari ini.

“Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah memperbaiki pola komunikasinya secara serius, agar publik tidak menangkap kesan bahwa isu ini hanyalah isu sampingan,” Rifqi melanjutkan, “salah satunya adalah dengan memperbanyak model komunikasi publik yang didaktis dan menghentikan model seremonial yang tidak berdampak apapun pada situasi sekarang.”

 

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Politik

The Indonesian Institute

Komentar