The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pada akhir November 2023, situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan dibobol peretas dan kabarnya 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) bocor. Berdasarkan laporan Lembaga Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) peretas bernama Jimbo mendapatkan data dan menjualnya senilai US$74 ribu atau Rp 1,2 miliar (cnbcindonesia.com, 29/11/2023). Data yang didapatkan itu berjumlah 253 juta. Namun setelah disaring ...

Tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 telah dimulai sejak 28 November 2023. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dilakukan sejak 28 November 2023 hingga nanti tanggal 10 Februari 2024. Jika dihitung, maka masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung selama 75 hari. Hal ini terbilang lebih pendek dibandingkan ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi Indonesia 2023. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi ...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) telah selesai dan resmi ditutup (cnnindonesia.com, 25/10). Tiga pasangan calon sudah resmi mendaftar sebagai peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketiga pasangan calon tersebut yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Koalisi Perubahan dengan tiga partai pendukungnya yaitu Partai Nasdem, PKB, ...

Pada tanggal 15 Agustus yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, ...

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kampanye dengan slogan ”Hajar Serangan Fajar”. Slogan ini merupakan respons KPK atas masih tingginya penyebaran politik uang selama pemilu di Indonesia. Menurut KPK, salah satu akar terjadinya korupsi di dalam sistem politik Indonesia adalah praktik politik uang. Oleh karena itu, slogan ”Hajar Serangan Fajar,” merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat ...

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja mengusulkan untuk membahas opsi penundaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini karena terdapat sejumlah potensi masalah yang akan muncul apabila Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu pada 27 November 2024. Rahmat Bagja menyatakan permasalahan pertama yang akan muncul adalah terganggunya tahapan Pilkada Serentak karena pelaksanaannya ...

Gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai sejak bulan November 2023. Hal ini kemudian menimbulkan polemik publik. Sebagian kalangan menilai hal itu berpotensi memunculkan ketidakadilan parpol tertentu berpeluang untuk mencuri start kampanye. Persoalan itu pun disuarakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang ditindaklanjuti dengan sejumlah pembicaraan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). ...

Beberapa waktu ini terjadi polemik di masyarakat terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghapus ketentuan pembukuan dan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2024 nanti. Hal ini disampaikan KPU pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ...