Kampanye merupakan satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 35). Terkait dengan hal tersebut, pada  tanggal 15 Agustus yang lalu, Mahkamah Konstitusi ...

Beberapa waktu ini terjadi polemik di masyarakat terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghapus ketentuan pembukuan dan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2024 nanti. Hal ini disampaikan KPU pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memulai tahapan pendaftaran calon anggota Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, pada tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Anggota KPU RI, Idham Kholik menyatakan bahwa KPU menekankan perihal kelengkapan berkas bacaleg yang diajukan oleh parpol peserta Pemilu (kompas.id, 25/4/2023). Namun, ...

Sejak 14 Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan secara resmi bahwa tahapan pemilu sudah dimulai. Kini, tahapan pemilu berada pada fase persiapan pendaftaran peserta pemilu, di mana partai politik diminta untuk mengunggah berkas pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang sudah dapat diakses sejak 24 Juni 2022. Setelah partai politik mendaftar dan mengunggah berkas melalui SIPOL yang ...

Update Indonesia edisi Februari 2020 mengangkat laporan utama mengenai polemik dalam penyusunan Omnibus Law. Omnibus law itu sendiri tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, serta melibat segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka Omnibus Law dikhawatirkan akan menambah ...