Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menjalankan jadwal proses pendaftaran calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPD pada tanggal 9-22 April 2013. Hal itu, bagi Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusung tema “Keadilan dan Kepastian Hukum” sudah mempersiapkan calegnya semenjak bulan Agustus 2012. Hadar Navis Gumay, Anggota KPU RI mengatakan, bahwa KPU akan tetap berpegang teguh pada prosedur yang ...

Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tinggal satu tahun lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah membuka tahap penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS) sejak 9 April 2013 kemarin. Meskipun pemilu kian dekat, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto melihat setidaknya tiga kondisi yang ironis dari partai politik (parpol) peserta pemilu. Pertama, Didik mengkritik partai-partai yang membuka pengumuman dan pendaftaran ...

JAKARTA – Penetapan syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang diatur secara pribadi cukup melecehkan perempuan itu sendiri. Karena kalau mau dibuka persaingan, biarkan saja tanpa harus dibatasi dengan 30 persen. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) M Yasin Ardhy dalam diskusi, ‘Kesiapan Parpol Peserta Pemilu Menjelang Pendaftaran DCS,’ di The Indonesian Institute, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013). Sekalipun ...

JAKARTA – Persoalan upah murah sejatinya sudah dialami sejak orde baru berkuasa. Padahal upah buruh (pekerja) sebenarnya adalah hak pekerja yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selain itu, upah buruh juga sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk masyarakat ...

Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) harusnya dibentuk, pada tahun 1999-2001. Karena pada saat itu, undang-undang mengenai pertahanan, maupun keamanan nasional, masih belum ada. Sehingga akan ada rasa rasionalitas yang cukup tinggi untuk membuat sistem mengenai pertahanan dan keamanan tersebut. “Perlu (UU Kamnas dibentuk). Kalau ini (UU Kamnas) hadir diera 1999-2001, mungkin ada rasionalitas yang sangat cukup untuk membuat suatu ...

Mantan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI (Purn) Sudrajat mengatakan, RUU Keamanan Nasional (Kamnas) merupakan kelanjutan dari UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). UU PKB, lanjutnya, tidak disahkan Presiden BJ Habibie karena terjadi penolakan besar-besaran dari mahasiswa eksponen 1998. “Penolakan UU PKB mengakibatkan tragedi Semanggi. RUU Kamnas atmosfirnya sama dengan UU yang ditolak mahasiswa. Jangan sampai RUU Kamnas mengulangi ...

Ketua Timja RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang juga anggota komite I DPD Farok Muhammad menyatakan, ada prinsip pembentukan peraturan perundangan yang dilanggar dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas). Hal itu karena di dalam RUU Kamnas terdapat aturan yang sebenarnya sudah tercantum dan diatur di undang-undang lainnya. Sehingga terkesan tumpang tindih, antara RUU Kamnas dengan undang-undang yang sudah ada saat ...

Dua partai calon peserta pemilu 2014 menyalahkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikeluarkan oleh KPU atas tidak lolosnya satupun parpol dalam verifikasi administrasi, demikian salah satu kesimpulan diskusi yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute, 11 Oktober 2012 lalu. Narasumber diskusi adalah Indra J. Piliang dari Golkar, Endang Tirtana dari Nasdem. Sedangkan narasumber dari KPU adalah Hadar Gumay, narasumber lain ...

Jumat (12/10) – Dari 34 partai yang terdaftar peserta verifikasi, baru 12 partai yang sudah melakukan input sesuai dengan ketentuan KPU. Kemudian, berkas 15 parpol perlu diperbaiki ulang, sementara 7 parpol sama sekali belum memasukkan data ke Sistem Informasi Partai Politik KPU atau Sipol. Salah satu dari tujuh partail itu adalah partai yang duduk di parlemen. Dalam undang-undang memang secara ...

Sistem informasi partai politik (sipol) belum layak diterapkan sebagai salah satu unsur verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014. Sebab, masih jauh dari kesempurnaan. “Sipol sistemnya belum sempurna, dan tidak layak untuk dipakai sebagai salah satu unsur verifikasi parpol. Dan harus diperbaiki,” kata Ketua Bidang Internal DPP Partai Nasional Demokrat, Endang Tirtana saat diskusi profesionalisme KPU dan parpol dalam proses verifikasi ...