Penelitian ini menelaah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pergeseran makna antara narasi keamanan dan kontrol sipil. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan modern serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Namun, masyarakat sipil menilai proses pembahasannya berlangsung terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna. ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2025. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Research Associate, TII. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, sekaligus mengurangi beban ...

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah menimbulkan beragam tanggapan. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan bahwa langkah ini didorong oleh keinginan mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste (Kompas.com, 24/10/25). Dalam keterangan resminya, pemerintah menyebut bahasa Portugis sebagai “bahasa prioritas” yang akan memperkuat kerja sama diplomatik, ...

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 baru saja memperbarui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Langkah ini di satu sisi menunjukkan sikap pemerintah dalam memperkuat mekanisme penerimaan negara. Selain itu, target yang ingin dituju juga dinilai ambisius, ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan publikasi tahunan Policy Assessment 2025. Salah satu topik di bidang politik berjudul “ Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite”, ditulis oleh Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini membahas kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan melalui Inpres 1/2025 oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan ini menandai komitmen ...

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menyampaikan dalam wacana usulan perbaikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa akan ada 15 posisi kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif. Kementerian dan lembaga (K/L) usulan ini, yaitu: 1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara; 2. Pertahanan Negara; 3. Sekretaris Militer Presiden; 4. Inteligen Negara; 5. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 24 Desember 2024, mengumumkan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang menjerat eks Calon Legislatif PDI-P 2019, Harun Masiku. KPK mengungkapkan ada bukti peran Hasto pada kasus yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ...

Hai, Sobi! Btw, kemarin Somin ngeliat mobil listrik keren banget deh di jalan. Makin banyak ya mobil listrik beredar di jalan. Apakah ini salah satu bentuk kegencaran transisi energi? Gimana ya perjalanan transisi energi di Indonesia sejauh ini? Yuk kita dengerin obrolannya Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute) dan Felia Primaresti (Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute) ...

Revisi UU Pemilu di Indonesia selalu menjadi sorotan, terutama dari organisasi masyarakat sipil yang berupaya mengawal proses ini. Reformasi pemilu dan demokrasi secara umum, dinilai penting untuk memperkuat sistem demokrasi kita, mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu, dan menciptakan mekanisme yang lebih transparan, adil, serta partisipatif. Dalam revisi ini, isu-isu seperti transparansi keuangan partai politik, proses rekrutmen kader, aturan ambang ...

Wacana revisi UU Pemilu terus bergulir, yang pada dasarnya positif, tetapi perlu dipantau secara cermat, termasuk usulan-usulannya. Selain isu yang ramai dibicarakan, seperti transparansi pendanaan partai politik dan rekrutmen, muncul juga usulan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga ad hoc dengan siklus kerja dua tahun. Usulan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran terkait keberlanjutan dan efektivitas KPU dalam menjalankan ...