Tag Archives: PBM 2006

Talkshow bertajuk “Kebijakan Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat PBM 2006: Perspektif Hukum dan Sosiologi”

Pada 6 Juni 2024, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bekerja sama dengan Program Studi Sarjana (S1) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengadakan Talkshow bertajuk “Kebijakan Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat PBM 2006: Perspektif Hukum dan Sosiologi”. TII yang diwakili oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII, menjelaskan tentang hasil penelitian TII ...

Read More »

Policy Paper Evaluation of the Requirements for the Establishment of Houses of Worship in PBM 2006 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia

Indonesia is a country of diverse religions and native faiths. People of different religions and native faiths have coexisted for many years in Indonesia. However, this does not rule out conflicts that occur between people of religion and native faiths. One of the conflicts arises regarding the establishment of houses of worship, which is regulated in the Joint Regulation of ...

Read More »

Makalah Kebijakan Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat PBM 2006

Indonesia merupakan negara dengan beragam agama dan keyakinan. Masyarakat antar agama dan keyakinan hidup berdampingan selama bertahun-tahun di Indonesia. Namun, hal ini tidak menutup adanya konflik yang terjadi antar umat beragama dan berkeyakinan. Konflik muncul salah satunya terkait pendirian rumah ibadat, yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang ...

Read More »

TIF seri 103 – Evaluasi PBM 2006 Jelang Tahun Politik 2024

Pada awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dengan ...

Read More »

Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Latar belakang riset ini adalah konflik yang terjadi karena pendirian rumah ibadah masih marak terjadi di Indonesia. Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah hampir terjadi kepada seluruh agama di Indonesia. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dan menjaga kerukunan umat beragama maka dikeluarkanlah Peraturan ...

Read More »