Update Indonesia edisi Juli 2018 mengangkat laporan utama tentang hasil Pilkada 2018: demokrasi lokal kita semakin matang. Laporan utama ini menyoroti tiga hal, yakni terkait runtuhnya politik dinasti, pemilih yang semakin cerdas, dan pentingnya perbaikan regulasi UU Pilkada No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Ketiga topik dimaksud memperlihatkan bagaimana kemajuan demokrasi di Indonesia yang sudah dijalankan oleh rakyat Indonesia melaui ...

Pendaftaran calon anggota legislatif, baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD di seluruh Indonesia mulai dibuka pada 4 Juli 2018 hingga 17 Juli 2018 pukul 00.00 WIB. Namun, hingga hari ke-10 pendaftaran calon anggota DPR, belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan calegnya ke KPU. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan pihaknya ...

Sebagai bangsa yang bercorak pluralisme, sentimen atas nama kesamaan bahasa, asal daerah, dan kebiasaan termasuk kegemaran seringkali muncul. Dan tidak dipungkiri terbawa di ruang-ruang publik. Beberapa waktu lalu, beberapa sosial media memberitakan sejumlah orang di Kota Sukoharjo dan sekitarnya, pergi ke rumah makan tempat dimana Presiden Jokowi pernah menikmati hidangan khas setempat. Beberapa diantaranya mengaku bangga bisa menikmati hidangan khas ...

JAKARTA – Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono memaparkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengatasi persoalan data pemilih. Persoalan data pemilih selalu terjadi pada tiap penyelenggaraan pemilu. “Agar permasalahan daftar pemilih tidak kembali terulang seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, setidaknya perlu dilakukan beberapa langkah-langkah tepat. Pertama, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri, harus meningkatkan akurasi ...

Jakarta- Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono memaparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum supaya masalah-masalah berkenaan dengan data pemilih pada pemilihan umum sebelumnya tidak terjadi lagi. “Pertama, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri harus meningkatkan akurasi proses sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dan data pemilih tetap terakhir,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis. Akurasi ...

Komisi Pemilihan Umum RI mulai melaksanakan Gerakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di dalam dan luar negeri secara serentak. Coklit dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih selama satu bulan mulai 17 April hingga 17 Mei 2018. Coklit penting dilakukan untuk mengantisipasi persoalan daftar pemilih yang kerap muncul dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu ...

Ketimpangan gender dalam struktur parlemen kita masih menjadi permasalahan yang belum tuntas. Hal ini berimplikasi pada kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan dan kebijakan publik yang tidak peka gender. Laporan utama Update Indonesia edisi Maret 2018 mengangkat permasalahan ini, terutama terkait Hari Perempuan Internasional, khususnya mendorong partai politik untuk mendukung caleg perempuan. Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas isu tentang ...

Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti soal adanya anggaran untuk keperluan saksi dalam Pilkada 2018 sebesar Rp 40 miliar. “Saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik terkait dari mana ...

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, telah usai pada 15 Februari yang lalu. Berdasarkan hasil penghitungan entry data form C1 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menempati posisi pertama dengan 42,96 % suara. Diikuti pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan 39,97% suara dan pasangan Agus Harimurti ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melegalkan pencalonan dari keluarga petahana yang akan berakhir masa jabatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MK melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, Pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 ...