The May 2024 edition of the Indonesian Update features a main report regarding Freedom House’s assessment of civil liberties, democracy and Indonesian law in 2023 and 2024. The situation of civil liberties in Indonesia is very dependent on the quality of its legal dynamics. Every effort needs to be made to achieve Indonesia’s identity, which prioritizes the rule of law ...
Read More »Tag Archives: kpu
Update Indonesia — Volume XVIII, No.5 – Mei 2024 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi Mei 2024 mengangkat laporan utama mengenai penilaian lembaga Freedom House terhadap kebebasan sipil, demokrasi, dan hukum indonesia tahun 2023 dan 2024. Situasi kebebasan sipil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya. Segala usaha perlu dilakukan demi tercapainya jati diri Indonesia yang mengedepankan rule of law dengan memenuhi kebebasan sipil untuk mencapai negara yang demokratis. Di bidang ...
Read More »Ngobi Episode ke-8 “Recap Debat Capres dan Cawapres”
Halo, Sobi! Selamat tahun baru dari Somin! Pasti sudah kangen kan dengan Ngobi di tahun 2024 ini? Minggu ini kita buka Ngobi dengan bahas kesan-kesan ketiga debat capres dan cawapres yang sudah berjalan ya. Kali ini, Felia (Peneliti Bidang Politik) dan Intan (Peneliti Bidang Hukum) akan memberikan kesannya tentang debat-debat kemarin dari segi cara debat, keakuratan data, kelengkapan gagasan, dan ...
Read More »The Indonesian Update — Volume XVII , No.9 – September 2023 (English Version)
The September 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report on legal clarity, the uniformity of interpretation, and differentiating indicators between hate speech and an insult. This is very important so that Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19/2016 on the Amendments to Law Number 11/2008 concerning on Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied ...
Read More »Update Indonesia — Volume XVII, No.9– September 2023 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi September 2023 mengangkat laporan utama mengenai kejelasan hukum, keseragaman penafsiran, dan pembeda indikator antara ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini sangat diperlukan agar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dan bukan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ...
Read More »TIF seri 98 – Menelaah Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye Pemilu dalam Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif
Magnus Ohman (2016) menyatakan bahwa dana kampanye sangat penting bagi partai politik. Partai politik membutuhkan dana untuk menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka. Kampanye pemilu yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam diskursus demokrasi. Oleh sebab itu, dana memegang peranan penting di dalam demokrasi. Pendanaan bisa memperkuat partai politik dan para kandidat, ...
Read More »TIF seri 97 – Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif
Gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memunculkan polemik di masyarakat. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tidak mengeluarkan aturan tentang sosialisasi, sehingga parpol boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye. KPU beralasan tidak ada perbedaan antara regulasi terkait sosialisasi pada Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024, karena undang-undang (UU) yang digunakan ...
Read More »Putusan PN Jakpus agar Pemilu 2024 Ditunda, Peneliti TII: Hakim Salah Terapkan Hukum
TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Galang Taufani menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar Pemilu 2024 ditunda pada Kamis, 2 Maret 2023. Perintah tersebut tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Ia mengatakan putusan hakim PN Jakarta Pusat salah ...
Read More »Mengantisipasi Persoalan dalam Penyusunan Daftar Pemilih
Pada hari Rabu, 14 Desember 2022, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. Pada saat yang sama, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah, juga menyerahkan DP4 ...
Read More »TIF Seri 92 – Optimalisasi Open Data Pemilu untuk Memperkuat Integritas Pemilu 2024
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan ...
Read More »