Update Indonesia edisi Januari 2020 mengangkat laporan utama mengenai musibah banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada saat malam pergantian tahun yang lalu. Kerentanan tehadap dampak kesehatan fisik dan psikososial dari bencana banjir membutuhkan strategi-strategi penanganan yang tepat oleh para pemangku kepentingan.
Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang kebijakan moneter yang merespon ketidakpastian global akibat eskalasi konflik perdagangan yang terus berlanjut dan semakin meluas. Pemangkasan suku bunga acuan nyatanya belum direspon sebanding oleh perbankan nasional. Akibatnya, dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil bakal senantiasa terjadi, suku bunga acuan telah turun, tetapi sektor riil tetap saja tidak bergerak. Selain itu, kami juga membahas tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang mendapatkan sorotan banyak pihak. APBN tahun 2019 kembali mengalami shortfall. Akibatnya, shortfall juga terjadi pada pajak dan berimplikasi pada defisit anggaran.
Di bidang hukum, kami membahas tentang skandal Jiwasraya. Skandal ini menyebabkan kerugian negara akibat kasus gagal bayar perusahaan asuransi asal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pasalnya, jumlah kerugian yang dicapai tidak tanggung-tanggung, yakni menyentuh angka Rp13,7 triliun per bulan Agustus 2019, melebihi kasus-kasus BUMN lainnya. Selain itu, kami juga membahas tentang jabatan dan profesi ganda Pimpinan Ketua KPK. Topik lain yang tidak kalah menariknya adalah mengenai hukum adat dan konteks RUU KUHP.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang sengketa Natuna antara Indonesia-China dari sisi politik dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, kami membahas tentang rencana Presiden Joko Widodo untuk penyederhanaan birokrasi dengan pemangkasan eselon. Masih soal banjir, dari aspek politik, kami juga membahas tentang perbincangan banjir Jakarta di media sosial.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang harus diikuti oleh pembenahan di internal BPJS Kesehatan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena kunci pembenahan penyelenggaraan BPJS Kesehatan hanya dapat terjadi jika terjadi pembenahan internal pihak BPJS Kesehatan secara tepat dan terus berkelanjutan.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.