Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: APBN

Catatan Menuju Realisasi Kartu Pra Kerja

Memasuki penghujung tahun 2019, pembahasan Kartu Pra-Kerja terus berlanjut. Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tim Project Management Officer (PMO) yang menangani atau Komite Cipta Lapangan Kerja juga akan dibentuk. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi berharap, menginjak bulan Januari program tersebut sudah dijalankan (nasional.kompas.com, 12/11). Namun, Pemerintah hingga kini masih menyusun ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XIII, No.9 – September 2019 (English Version)

The September 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the polemics over the idea of reviving the function and existence of the State Policy Guidelines (GBHN). This theme is very relevant because the revival of the GBHN discourse will actually damage and disrupt the improved government system, legislation system, and reform. On the economy, the Indonesian ...

Read More »

Update Indonesia – Volume XII, No. 4 – Mei 2018 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Mei 2018 mengangkat Laporan Utama tentang Pemanfaatan Utang Oleh Pemerintah Belum Efisien. Isu utang negara sampai saat ini masih menjadi persoalan, dan sejauh mana pemanfaatan utang negara dapat meningkatkan produktifitas dan efektifitas pembangunan perlu dicermati agar defisit APBN tidak terjadi. Di bidang politik, Update Indonesia membahas isu tentang wacana pemerintah mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah ...

Read More »

Menyimak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Melalui APBN

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...

Read More »

Proyeksi Bijaksana APBN 2017

Sehari sebelum perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-71 atau tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya dalam sidang paripurna yang diadakan di gedung DPR RI, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden terlihat cukup optimis untuk menyongsong tahun 2017 dengan ...

Read More »

Mencermati Arah Pembangunan Ekonomi 2016

Mulai tahun 2016 orientasi belanja negara mulai berubah haluan. Anggaran dalam jumlah besar yang biasanya terlihat dalam postur belanja kementerian/lembaga, kini mulai beralih ke daerah. Tajuk wacana peningkatan pos transfer ke daerah dan dana desa mulai didengungkan kepada publik oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Rancangan APBN 2016 dan nota keuangan pada Jumat, 14 Agustus silam. Di tahun mendatang Presiden ...

Read More »

Revitalisasi Fungsi Penganggaran DPR RI

Pada masa sidang pertama setelah reses saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki banyak agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang termaktub di dalam Prolegnas maupun yang dinilai mendesak. Salah satu agenda pembahasan RUU yang menjadi sorotan adalah RUU Revisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pembahasan RUU MD3 menjadi sorotan karena pengaturan kelembagaan DPR ...

Read More »

Update Indonesia Volume IV No. 08 Januari 2010 (Bahasa Indonesia)

Dinamika politik di internal Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Kongres PAN pada 8-10 Januari 2010 semakin dinamis. Siapa yang akan menjadi ketua umum selalu menjadi isu sentral dalam setiap suksesi partai politik. Dua figur yang sudah hampir pasti maju dalam pertarungan itu adalah Hatta Rajasa dan Drajad Wibowo. Keduanya dikenal dekat dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais. ...

Read More »