Update Indonesia edisi Juni 2024 mengangkat laporan utama mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengundang sorotan publik. Program ini, bertujuan memberikan solusi konkret terhadap isu perumahan yang masih krusial di Indonesia. Namun, masifnya resistensi para pekerja dan pengusaha terhadapnya memunculkan pertanyaan seputar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang target pertumbuhan ekonomi dalam Asumsi ...

Berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg, Indonesia termasuk dalam deretan 15 negara Asia Pasifik yang kemungkinan akan mengalami resesi. Hal tersebut ditanggapi langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, bahwa potensi tersebut masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3 persen. Sementara itu, Sri Lanka menjadi negara yang paling berpotensi mengalami resesi di tahun 2023 (Indonesia.go.id, 18/07/2022). Sebelumnya, survei Bloomberg menunjukkan bahwa ...

Update Indonesia edisi bulan Juli 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan aturan pelaksana terkait penyelenggaraan kampanye di media sosial untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Berkaca pada Pemilu 2019, penataan aturan ini dibutuhkan untuk menjaga demokrasi di ruang digital. Pengaruh media sosial dalam kampanye di satu sisi memberikan kesempatan kepada semua partai politik dan kandidat untuk berkompetisi. Akan tetapi, disisi lain ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasukkan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim dalam salah satu dari delapan arah strategis kebijakannya tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso pada Rapat Kerja Strategis 2022 (15 Oktober 2021), di Manado, Sulawesi Utara (OJK, 2021). Rencana strategis tersebut merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan iklim perbankan yang lebih ...

The June 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Government’s plan to amend the Law (UU) on Taxation. One of the changes proposed by the Government is related to the rate of value added tax (VAT). The increase in the VAT rate is planned to be applied to products such as basic necessities and other ...

Update Indonesia edisi Juni 2020 mengangkat laporan utama mengenai penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 idealnya menghadirkan rasa aman untuk setiap tahapan. Namun, keberadaan cara berkampanye yang mensyaratkan interaksi tatap wajah seakan menempatkan protokol kesehatan pada posisi yang berseberangan. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini ...

Memasuki penghujung tahun 2019, pembahasan Kartu Pra-Kerja terus berlanjut. Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tim Project Management Officer (PMO) yang menangani atau Komite Cipta Lapangan Kerja juga akan dibentuk. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi berharap, menginjak bulan Januari program tersebut sudah dijalankan (nasional.kompas.com, 12/11). Namun, Pemerintah hingga kini masih menyusun ...

The September 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the polemics over the idea of reviving the function and existence of the State Policy Guidelines (GBHN). This theme is very relevant because the revival of the GBHN discourse will actually damage and disrupt the improved government system, legislation system, and reform. On the economy, the Indonesian ...

Update Indonesia edisi Mei 2018 mengangkat Laporan Utama tentang Pemanfaatan Utang Oleh Pemerintah Belum Efisien. Isu utang negara sampai saat ini masih menjadi persoalan, dan sejauh mana pemanfaatan utang negara dapat meningkatkan produktifitas dan efektifitas pembangunan perlu dicermati agar defisit APBN tidak terjadi. Di bidang politik, Update Indonesia membahas isu tentang wacana pemerintah mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah ...

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...