Jakarta: Kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menimbulkan beragam pandangan. Satu kelompok menegaskan bahwa agama harus dibela, di sisi lain ada kelompok yang membela Ahok, termasuk di dalamnya ada umat Muslim. Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Zihan Syahayani berpendapat, isu agama ibarat dua sisi mata uang, bisa mempersatukan tapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan. “Di satu sisi isu ...

Bersama ini kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bekerjasama dengan Populi Center mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri dalam Diskusi Publik  “Debat Kandidat Putaran Kedua: Faktor Utama Kemenangan?”                                                                Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2017 Tempat : Ruang Diskusi The Indonesian Institute Gedung Pakarti Center Lantai 7, Jl. Tanah Abang  III  No 23-27 Jakarta Pusat Pukul : ...

The revised Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE) came into effect on Monday, November 28, 2016. Although it has been revised, UU ITE is still drawing criticisms, which are mainly concerned with the articles on insults and / or defamation regulated in Article 27 Paragraph (3) UU ITE. Generally, both before and after the revision, Article ...

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil perubahan telah berlaku mulai Senin, 28 November 2016. Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir di penghujung tahun 2016 ini, dengan laporan tahunan tentang Indonesia, “INDONESIA 2016”. Dalam laporan tahunan kali ini, para peneliti TII mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2016. Peneliti bidang ekonomi membuat tulisan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi. Anomali kinerja perekonomian global kembali berdampak pada Indonesia. Sejak akhir ...

Pada hari Rabu 16 November 2016, Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Penetapan tersebut dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri Selasa, 15 November 2016 (Kompas.com, 16/11/16). Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat ...

Isu penodaan agama kembali menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Hal itu dipicu oleh potongan video Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51 pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Video tersebut viral di media sosial dan pada akhirnya mengundang respon publik yang besar, khususnya umat Islam di Indonesia. Sejumlah pihak menilai ...

Nuansa panas persaingan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, diwarnai oleh kontroversi potongan video Ahok yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51. Kejadian ini terjadi pada saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Potongan video ini kemudian menjadi viral di media sosial. Sehingga mendapat respon publik yang besar, khususnya umat Islam di Indonesia. Sejumlah pihak menganggap ...

Pada Rabu 31 Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pemohon dalam perkara teregistrasi Nomor 60/PUU-XIV/2016 tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (www.mahkamahkonstitusi.go.id, 31/08/16). Sebelumnya pada sidang pendahuluan permohonan uji materiil UU Pilkada (22/08/16) tersebut, Mejelis menilai masih ada ...

Minggu 19 Juni 2016, kelompok relawan “Teman Ahok”  berhasil mengumpulkan satu juta dukungan KTP untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok) yang akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dukungan KTP ini merupakan syarat bagi pasangan Ahok-Heru yang akan  maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 melalui jalur independen. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan ...