TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Galang Taufani menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar Pemilu 2024 ditunda pada Kamis, 2 Maret 2023. Perintah tersebut tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Ia mengatakan putusan hakim PN Jakarta Pusat salah ...

Pada tanggal 26 Juli-12 Agustus 2022 yang lalu, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan jajak pendapat dengan menyebarkan angket melalui metode snowballing. Jajak pendapat ini melibatkan 85 responden anak muda dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun. Jajak pendapat ini menemukan sebanyak 88 persen responden mengetahui dinamika sosial, politik, hukum, dan ekonomi berdasarkan media sosial. Selanjutnya, ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi kajian tengah tahun. Salah satu topik kajian tengah tahun kali ini mengangkat judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan ...

Perkembangan teknologi berbasis internet telah berpengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk dalam konteks kepemiluan. Saat ini, penyelenggara pemilu di Indonesia sudah menggunakan teknologi untuk memudahkan kerja kepemiluan serta sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) sebagai aplikasi yang memudahkan KPU dalam mempublikasikan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selain itu, ada ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode tahun 2022-2027, pada 12 April yang lalu. Setelah pelantikan Pemerintah berharap dapat mempersiapkan Pemilu dan Pilkada dengan matang bersama KPU dan Bawaslu (Kompas.com, 10/4/2022). Persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sangat penting mengingat kedua kegiatan tersebut akan dilaksanakan ...

Sepanjang tahun 2021, telah banyak lembaga survei yang merilis hasil temuan terkait pemilu tahun 2024, baik popularitas dan elektabilitas partai politik, maupun calon presiden dan wakil presiden. Misalnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis hasil survei dengan judul “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024” di bulan Februari. Poltracking Indonesia yang juga merilis hasil survei di bulan ...

Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan untuk melakukan penyederhanaan desain surat suara. Terdapat beberapa alasan mengapa hal ini perlu untuk dilakukan. Pertama, berkaca pada pemilu tahun 2019, maka beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dirasa cukup tinggi yang berdampak pada kelelahan baik secara fisik maupun non-fisik bahkan hingga meninggal dunia (KPU, 2021) Kedua, tingginya angka surat suara ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), with the support from USAID’s Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) Program and Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), conducted qualitative research from February-June 2021 on enabling civic tech ecosystems and open election data readiness to improve the integrity of elections in Indonesia. The study analyses two things. First, ...

Hari, tanggal     :  Selasa, 7 September 2021 Waktu                 :  10.00 – 12.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia”   Pemilu berintegritas merupakan sebuah norma global yang mencoba mendorong penyelenggaraan pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan ...

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...