Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada ...

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya memutuskan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI pada, Selasa (4/4/2017) dini hari WIB. Terpilihnya Oso merupakan “akhir cerita” dari kegaduhan yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir di tubuh lembaga tinggi negara ini. Kegaduhan yang terjadi di tubuh DPD RI ...

Setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia (World Water Day). Tujuan awal peringatan ini adalah sebagai usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Inisiatif akan munculnya peringatan Hari Air Sedunia ini dimulai dari Sidang Umum PBB ke-47 yang berlangsung pada tanggal 22 Desember 1992 di Brazil. Pada ...

Pada Kamis, 16 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 (Pilkada Serentak 2017). Pada sidang perdana ini MK menangani 27 perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon (Kompas.com, 16/03/17). Hingga hari terakhir penerimaan pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2017 pada Rabu, 1 Maret ...

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (E-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/3) yang lalu. Pada sidang perdana tersebut, duduk sebagai terdakwa yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Kasus korupsi ...

Pada Sabtu, 4 Maret lalu sekitar 700 orang berpartisipasi dalam kegiatan Women’s March Jakarta. Acara ini juga dilakukan dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2017 (tempo.co,04/03/17). Seperti kita ketahui, Women’s March pada awalnya diinisiasi di Amerika Serikat sebagai salah satu aksi protes terhadap kebijakan presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan yang dikritisi adalah kebijakan ...

Masalah Freeport memang merupakan masalah strategis yang akan selalu menjadi perhatian publik. Terlebih saat ini hubungan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (Freeport) dikabarkan tengah memanas. Freeport kabarnya menolak atau belum menerima ketentuan wajib perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang ditawarkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Republika.co.id, 21/02/17). Ketentuan wajib ...

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, telah usai pada 15 Februari yang lalu. Berdasarkan hasil penghitungan entry data form C1 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menempati posisi pertama dengan 42,96 % suara. Diikuti pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan 39,97% suara dan pasangan Agus Harimurti ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dengan rincian 7 tingkat provinsi, 76 tingkat kabupaten dan 18 tingkat kota. Berkaitan dengan partisipasi perempuan, menurut catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 tergolong rendah. Angkanya hanya 44 ...

Pada hari Kamis, 26 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, sebagai tersangka kasus suap. Penetapan ini dilakukan setelah Patrialis diperiksa secara intensif pasca ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu, 25 Januari 2017. Patrialis diduga menerima suap sebesar 20.000 USD dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai 2,15 miliar dari pihak ...