Desember selalu menjadi waktu yang ditunggu-tunggu. Tidak hanya oleh umat Nasrani yang akan merayakan Natal, tapi juga oleh anak-anak dan mahasiswa yang libur akhir tahun dan masyarakat lainnya yang akan berpergian menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Namun, akhir tahun ini tidak akan semenyenangkan biasanya untuk beberapa orang. Bencana yang melanda Sumatera tidak berhenti sampai dengan datang dan perginya air. ...

Banjir yang melanda Bali pada 13–14 Desember 2025 merupakan potret nyata bagaimana krisis iklim makin berdampak parah akibat lemahnya tata kelola lingkungan. Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh kemunculan bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat, diperkuat oleh dinamika atmosfer regional, menjadi pemicu langsung tingginya curah hujan Bali yang akhirnya memicu banjir di beberapa titik wilayah. ...

Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang paling menantang bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Serangkaian peristiwa politik, keamanan, dan sosial memperlihatkan bagaimana ruang kebebasan sipil mengalami penyempitan signifikan. Momen puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 ketika wacana kenaikan gaji dan tunjangan DPR memicu protes publik berskala nasional. Protes tersebut tidak hanya menyoroti isu remunerasi pejabat, ...

Ada satu lantunan lagu yang selalu terngiang ketika Indonesia berhadapan dengan kondisi bencana alam saat ini. Lagu tersebut adalah ”Berita Kepada Kawan” yang rilis pada tahun 1996 yang dilantunkan penyanyi kondang Indonesia, Ebiet G. Ade. Beberapa bait lagu ini, terutama bait terakhir, sangat relevan dengan kondisi saat ini: Barangkali di sana ada jawabnya Mengapa di tanahku terjadi bencana   Mungkin ...

Kabar bahwa Bandara Industrial Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali beroperasi tanpa kehadiran petugas Bea Cukai maupun Imigrasi (CNN Indonesia, 26/11/2025) menegaskan satu hal penting: negara sedang kehilangan kendali atas fungsi-fungsi dasarnya. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kegagalan tata kelola yang menyentuh inti dari tata kelola moderen, siapa yang sebenarnya mengendalikan arus barang, orang, dan potensi risiko lintas batas ...

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggulirkan wacana pemerintah untuk meredenominasi mata uang Rupiah. Secara umum, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya (Alhusain, 2012). Dogarawa (2007) dalam Karnadi dan Adijaya (2017) menjelaskan bahwa redenominasi adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengubah nilai denominasi mata uangnya dengan rasio tertentu. Redenominasi dapat mengubah nilai mata uang Rp1.000 menjadi Rp1, ...

Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, telah resmi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada perayaan Hari Pahlawan Nasional. Berdasarkan survei persepsi yang dilakukan oleh Intelligence National Security Studies/INSS (2025), 84,25% dari 1.200 responden, lewat telepon (“tele survey”), menyatakan mereka setuju Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan. INSS juga menyampaikan bahwa 16,09% menyatakan kontroversi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ...

Penelitian terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (2025) mengungkap temuan yang mengkhawatirkan, yakni setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik. Temuan ini menunjukkan bahwa krisis plastik di Indonesia telah mencapai tingkat atmosferik, di mana partikel hasil degradasi limbah plastik melayang di udara, terbawa angin, dan kembali turun bersama hujan. Fenomena ini bukan hanya simbol kegagalan tata kelola ...

Seperti yang dikutip langsung dari laman DPR RI, anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 44 ayat (1) dan (2). Menurutnya, aturan ini memperbolehkan pelaku jasa keuangan melakukan penagihan melalui pihak ketiga atau jasa penagih ...

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah menimbulkan beragam tanggapan. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan bahwa langkah ini didorong oleh keinginan mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste (Kompas.com, 24/10/25). Dalam keterangan resminya, pemerintah menyebut bahasa Portugis sebagai “bahasa prioritas” yang akan memperkuat kerja sama diplomatik, ...