Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Muhammad Rusydi Alfatih menilai carut marutnya perburuan terjadi karena adanya perbuntuan untuk melakukan penyelesaian. “Problem perburuan yang terjadi karena adanya carut marutnya hubungan kemitraan antara majikan dengan buruh,” katanya saat diskusi bertema menyoal (lagi) Jamsos dan upah buruh yang diselenggarakan The Indonesian Institute di ruang Emerald 1 Hotel Oria Menteng, Jakarta, Rabu (8/5). Dalam acara ...

Terdapat perbedaan mendasar antara Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di abad 20 dan abad 21. Penyelenggaraan jaminan sosial dalam skala dunia di abad 20 hanya dihadapkan pada isu penuaan usia penduduk yang merupakan ancaman terhadap penyelenggaraan jaminan pensiun dalam jangka panjang, karena penyelenggaraan jaminan pensiun di negara-negara maju mengadopsi sistem anggaran atau pay as you go (PAYG). “Sistem anggaran ini diadopsi ...

Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga hari menjelang pendaftaran dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum satu pun partai yang mendatangi KPU. Rupanya, mayoritas partai politik (parpol) akan mendaftarkan bakal calon legislatif (caleg) minggu depan. Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU sudah proaktif menghubungi partai-partai untuk mengetahui kejelasan waktu pendaftaran. Menurutnya, hampir seluruh parpol belum secara pasti menjawab dan menentukan waktu pendaftaran. ...

JAKARTA – Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tinggal satu tahun lagi. KPU pun telah membuka tahap penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS) sejak 9 April 2013 kemarin. Meskipun pemilu kian dekat, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto melihat setidaknya tiga kondisi yang ironis dari partai politik (Parpol) peserta pemilu. Pertama, Didik mengkritik partai yang membuka pengumuman dan pendaftaran caleg ...

Menentukan nomor urut para calon anggota legislatif (caleg) terbukti memusingkan bagi partai politik. Meski tidak ada jaminan nomor urut satu menjadi pemenang, namun persoalan ini terus memicu konflik di internal parpol, disamping persoalan pemenuhan kuota perempuan, dan sempitnya waktu yang dimiliki terutama bagi parpol yang baru saja diterima menjadi parpol peserta pemilu. Sejumlah parpol pun membuat terobosan, mulai dari penetapan ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menjalankan jadwal proses pendaftaran calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPD pada tanggal 9-22 April 2013. Hal itu, bagi Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusung tema “Keadilan dan Kepastian Hukum” sudah mempersiapkan calegnya semenjak bulan Agustus 2012. Hadar Navis Gumay, Anggota KPU RI mengatakan, bahwa KPU akan tetap berpegang teguh pada prosedur yang ...

The Indonesia Institute yang di pimpin Adinda Tenriangke Muchtar selaku Direktur Program TII untuk  menyikapi agenda KPU tentang tahap pendaftaran calon anggota legislatif pada tanggal 9-22 April 2013 serta penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) maka dengan ini  “The INDONESIAN FORUM Seri 24” menggelar Diskusi Terbuka. Kamis, 11 April 2013 bertempat  Gd. The Indonesian Institute Lt.1 Jl. Wahid Hasyim 194, Kp ...

Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tinggal satu tahun lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah membuka tahap penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS) sejak 9 April 2013 kemarin. Meskipun pemilu kian dekat, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto melihat setidaknya tiga kondisi yang ironis dari partai politik (parpol) peserta pemilu. Pertama, Didik mengkritik partai-partai yang membuka pengumuman dan pendaftaran ...

JAKARTA – Penetapan syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang diatur secara pribadi cukup melecehkan perempuan itu sendiri. Karena kalau mau dibuka persaingan, biarkan saja tanpa harus dibatasi dengan 30 persen. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) M Yasin Ardhy dalam diskusi, ‘Kesiapan Parpol Peserta Pemilu Menjelang Pendaftaran DCS,’ di The Indonesian Institute, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013). Sekalipun ...

JAKARTA – Persoalan upah murah sejatinya sudah dialami sejak orde baru berkuasa. Padahal upah buruh (pekerja) sebenarnya adalah hak pekerja yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selain itu, upah buruh juga sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk masyarakat ...