Berita TII

Pernyataan Problematik Megawati soal Perempuan, Tak Sensitif Gender

tirto.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri lagi-lagi menjadi bahan perbincangan publik lantaran pernyataannya. Kali ini ia melontarkan pernyataan bahwa perempuan harus bisa masak apapun profesinya. Ini bukan kali pertama Megawati membuat pernyataan yang menyulut respons publik. Sebelumnya, ia sempat mengkritik ibu-ibu yang meributkan harga minyak goreng yang mahal hingga meminta ibu hamil untuk tidak cengeng. Aktivis Kesetaraan ...

Read More »

Sengkarut Kasus Brigadir J & Pertaruhan Kepercayaan Publik ke Polri

tirto.id – Irjen Pol Ferdy Sambo, eks Kadiv Propam Mabes Polri harus menjalani pemeriksaan etik lantaran diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo diduga terlibat dalam penyitaan kamera pengawas di sekitar rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 6 Agustus 2022, Sambo dipindahkan dari gedung Bareskrim Polri ke Mako ...

Read More »

Peneliti Sarankan Pemprov NTT Sosialisasi Alasan Kenaikan Tiket Komodo

Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani menyarankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera melakukan sosialisasi alasan kenaikan tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo kepada para pelaku usaha wisata dan masyarakat lokal. Sebab, selama ini Pemprov NTT dan KLH dinilai menyepelekan sosialisasi kenaikan tiket masuk TN Komodo. Dikutip dari detikTravel, Nuri ...

Read More »

Tarif Mahal ke Pulau Komodo Bikin Ricuh, Beda Cerita Kalau Ada Sosialisasi

Jakarta – Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani menilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyepelekan sosialisasi kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Makanya, muncul selisih paham dengan pelaku wisata lokal. Labuan Bajo mencekam dengan adanya bentrokan pelaku wisata lokal dan aparat pada Selasa (2/8/2022). Penyebabnya, pelaku wisata lokal menentang penerapan ...

Read More »

Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Berisiko Turunkan Okupansi Hotel hingga Lapangan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII), Nuri Resti Chayyani, menilai kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar akan menurunkan tingkat kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Menurut dia, keputusan itu seharusnya berlandaskan penelitian ilmiah dan mengedepankan keberlangsungan sumber daya alam sehingga tak akan memberikan efek domino. “Komunikasi publik adalah hal yang penting sebelum menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak kepada ...

Read More »

NIK Jadi NPWP Tak Jadikan Semua Rakyat Bayar Pajak, Kemenkeu: Hanya Sarana Administrasi

TEMPO.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan integrasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP bukan untuk menjadikan seluruh masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak harus membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengingatkan, bagi masyarakat yang masuk kriteria Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka tetap tidak perlu membayar pajak. Oleh sebab itu, dia menyatakan, NIK sebagai NPWP ...

Read More »

Aksi Mogok Pelaku Pariwisata Direspons Evaluasi Tarif Rp 3,75 Juta Wisata Pulau Komodo

Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kebijakan biaya kontribusi yang mencakup tarif tiket masuk Rp 3,75 juta per orang per tahun ke Pulau Padar, Pulau Komodo, dan wilayah perairan di sekitarnya. Kebijakan itu mulai berlaku 1 Agustus 2022 dengan pengelolaan jasa wisata diambil alih PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi NTT. Merespons penetapan tarif itu, aksi mogok ...

Read More »

Peneliti TII: Sosialisasi kenaikan tarif masuk Pulau Komodo diperlukan

Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani menilai sosialisasi kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo diperlukan agar tidak ada selisih paham dengan pelaku wisata setempat. Meskipun ketentuan tersebut merupakan keputusan yang sudah berlandaskan penelitian ilmiah serta mengedepankan keberlangsungan sumber daya alam (SDA) melalui konservasi, peningkatan tarif akan menurunkan tingkat kunjungan wisatawan baik lokal maupun ...

Read More »

Menkominfo: Kreativitas di Ruang Digital Didukung, tapi Hukum Tetap Harus Ditaati

JAKARTA, KOMPAS — Kewajiban setiap perusahaan teknologi untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE adalah bentuk penegakan kedaulatan digital dan mendorong kepastian hukum di Indonesia. Semua penyelenggara platform digital, baik lokal maupun internasional, perlu menaatinya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menepis tudingan bahwa pemerintah tidak mendukung kreativitas digital. ”Kami memberikan dukungan kuat untuk kreativitas digital, inovasi-inovasi ...

Read More »

Pemblokiran PayPal-Steam Dinilai Tanda Kegagalan Tata Kelola Hukum Digital

Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute (TII) Hemi Lavour Febrinandez menilai pemblokiran beberapa situs oleh Komindo sebagai kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia. Sebab, langkah itu bisa dilakukan untuk membungkam suara kritik masyarakat. “Ini kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia,” kata Hemi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/8/2022). Hemi melihat kasus ...

Read More »