Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Berita TII

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Positif Untuk Ekonomi

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Read More »

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Positif Untuk Ekonomi, TII: Banyak Catatan Kritis Harus Dibahas

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Read More »

Catatan Kritis The Indonesian Institute Soal Omnimbus Law RUU Ciptaker

Palapanews.com- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Ciptaker sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target pemerintah, dalam meningkatkan investasi dan ...

Read More »

Pemerintah Diminta Perbarui Data Penerima Bansos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) siap untuk menyalurkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai respons penanganan Covid-19 bagi kelompok masyarakat rentan. Secara simbolik, Kemensos melepas distribusi bansos sembako di DKI Jakarta dan menyusul daerah lainnya. Namun pemerintah harus memperbarui data masyarakat yang berhak menerima bansos. Apalagi, menurut peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nopitri Wahyuni, di masa ...

Read More »

Peraturan soal PSBB Belum Cukup Kuat, Indonesia Bisa Tiru Belanda

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia dinilai belum memiliki daya paksa yang kuat untuk dapat ditaati masyarakat. Dalam laporan April 2020, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah mengatakan PP Nomor 21/2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 lalu sekadar formalitas belaka. Menurutnya, ...

Read More »

Jokowi Minta Transparansi Data Corona, Anies: Kita Sudah Terapkan 3 Prinsip

INDOZONE.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah sejak awal transparan mengenai data kasus virus corona (Covid-19) di Ibu Kota. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sama sekali tidak menutupi informasi tentang virus corona. “Kami dari awal selalu transparan. Kami di Jakarta selalu sampaikan dari akhir Februari, awal Maret semua kasus yang ada di Jakarta, disampaikan apa ...

Read More »

Jokowi Minta Data Corona Dibuka, TII: Jangan Ada Lagi Silo Mentality

INDOZONE.ID – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Namun Arfianto menekankan, jangan sampai ada lagi silo mentality (tetutup berbagi informasi) yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada ...

Read More »

Silo Mentality Menghambat Keterbukaan dan Integrasi Data

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono mengapresiasi penyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait Covid-19 patut diapresiasi. Namun demikian, Arfianto berharap jangan sampai ada lagi silo mentality yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada jajarannya untuk mengimplementasikan keterbukaan data publik dalam penanganan ...

Read More »

Doni Monardo: Permenhub Berlaku Sampai Program Bansos Terlaksana

JAKARTA – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 memicu perdebatan di kalangan publik, khususnya terkait poin ojek online (ojol) boleh mengangkut penumpang selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjawab polemik kebijakan tersebut. Ia menyatakan, ...

Read More »

Permenhub 18/2020 Bukti Komunikasi Publik Pemerintah Bermasalah

JAKARTA – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Adinda Tenriangke Muchtar menilai, adanya ketidakjelasan komunikasi politik yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19. Hal itu sudah terlihat dari sikap pemerintah dalam penanganan Covid-19 sejak awal Maret 2020. “Ada kendala penanganan wabah Covid-19 dari sisi pemerintah. Tidak hanya berawal dari keterlambatan merespons Covid-19, namun juga masalah komunikasi ...

Read More »