REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — The Indonesian Institute mencatat, setidaknya ada 52 bakal calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 terindikasi dinasti politik. Dari jumlah tersebut, 71,5 persen bakal calon akan maju di tingkat kabupaten, dengan rincian, 27 bakal calon bupati dan 10 bakal calon wakil bupati. “Berdasarkan tingkatan dalam Pilkada, 71,15 persen bakal calon akan berlaga di tingkat kabupaten,” ujar Manajer Riset ...

JAKARTA – Pelibatan influencer dalam program yang dijalankan pemerintah ternyata memantik persoalan baru. Apalagi, Indonesia Corruption Watch (ICW) belakangan lalu menemukan anggaran pemerintah senilai Rp90,45 miliar dalam kurun waktu 2017-2020 yang digelontorkan untuk para influencer. Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII) Vunny Wijaya mendorong pemerintah untuk meninjau kembali apakah program yang sudah menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut berjalan efektif ...

JAKARTA – Rencana pemberian bansos sebesar Rp600.000 per bulan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapatkan banyak respon. Salah satunya Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Muhamad Rifki Fadilah yang menyarankan pemerintah menggantikan uang tunai dengan voucher yang memiliki limit waktu tertentu. Hal itu lantaran sebelumnya, pemerintah sempat menyatakan kucuran beragam insentif, ...

JAKARTA – Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Muhamad Rifki Fadilah mengapresiasi Program Tambahan Gaji untuk pekerja non-PNS dan BUMN yang akan diberikan pemerintah sebesar Rp600.000. Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa tambahan gaji tersebut belum tentu mendongkrak konsumsi karena akan terjadi perubahan perilaku dari masyarakat. “Saat ini masyarakat cemas dengan keadaan ekonomi ke depan, ...

JAKARTA – Dampak sosio-ekonomi Covid-19 terhadap rumah tangga menjadi realitas yang tak bisa dielakkan pada masa pandemic Covid-19. Bantuan sosial pemerintah kepada kurang lebih 43 juta keluarga seharusnya dapat menekan persoalan tersebut. Sayangnya, program penyaluran bansos terkendala dengan pembaruan data. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat penambahan 1,63 juta menjadi 26,42 juta orang per Juli 2020. Padahal, per September ...

JAKARTA – Lembaga Pusat Riset Kebijakan Publik, The Indonesian Institute (TII) menilai ada sejumlah persoalan sosial yang muncul di masa pandemi COVID-19 dan menjadi tantangan pemerintah. Misalnya, data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Dalam realitas penyaluran bansos terdapat permasalahan terkait pembaharuan data. Peneliti bidang Sosial TII, Nopitri Wahyuni menjelaskan fenomena dampak sosio-ekonomi COVID-19 terhadap rumah ...

JAKARTA – Guna meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya sangat besar atau tepatnya Rp1.266,85 triliun. Dampaknya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun melebar menjadi 6,34% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun, yang jumlahnya melebihi proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya sebesar 5,07%. “Semua utang tersebut berpotensi membawa Indonesia pada krisis fiskal karena ...

JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 memicu perhatian publik. Terlebih lagi, aturan itu bakal didukung dengan rencana keluarnya instruksi presiden (inpres). Adapun sanksi yang dikenakan berupa denda, kerja sosial, dan tindak pidana ringan. Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Vunny Wijaya menyoalkan efektivitas kebijakan mengenai sanksi tersebut. Menurutnya, aturan yang tegas disertai sanksi memang ...

pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4ANTARA – Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pengamat bidang hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai sebaiknya Tim Pemburu Koruptor (TPK) memiliki fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. TPK juga harus dapat berperan sebagai wadah yang menguatkan garis komando antarinstitusi. https://www.antaranews.com/video/1611170/pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas

JAKARTA – Isu perombakan (reshuffle) kabinet menteri dan pemangkasan lembaga kian santer menguak. Apalagi, wacana itu tercetus kembali dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Center for Public Policy Vunny Wijaya mengatakan, agar pelayanan publik dapat terus bekerja di tengah krisis dan ...